Mendagri Ingin Kasus Dana Desa di Madura Jadi yang Terakhir

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kasus dugaan suap pengamanan dana desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, harus menjadi kasus yang terakhir.

"Itu kasus di Madura harus jadi kasus yang terakhir dana desa untuk masyarakat desa menjadi bancakan penegak hukum, bupati dan inspektorat daerah," kata Tjahjo usai penandatanganan Memorandum of Understanding bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengenai pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa di gedung rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Budi diduga menerima suap dari Kepala Desa Dassok Pamekasan Agus Mulyadi terkait pengamanan dana desa.

Tjahjo berharap setelah ada MoU bersama Polri dan Kemendes PDTT pengawasan menjadi semakin membaik.

Tjahjo mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menginstruksikan seluruh jajaran Polri, mulai polsek hingga Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, untuk serius mengawasi program pemerintah.

"Ketika kekuatan bersama menekan, maka kepala desa takut. Saya kira dengan satu pintu pengawasan dengan kepolisian punya kapolsek seluruh Indonesia saya kira bisa lebih efektif satu pintu saja," ujar Tjahjo.