Suara.com - Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun meminta polisi mengusut sampai tuntas kasus video porno yang diperankan alumni mahasiswi Universitas Indonesia.
"Apakah video itu dipakai untuk kepentingan komersial yang disebarkan secara sengaja, atau itu dokumentasi pribadi yang kemudian ada yang mengambil kemudian disebarkan? Polisi harus menyelidiki dan mengusut ini dengan tuntas," kata Misbakhun di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Misbakhun meminta kasus ini dituntaskan karena berkaitan masalah norma etika dan norma kesusilaan.
Misbakhun mengatakan pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mefilterisasi konten porno yang tersebar di jagat maya.
"Pertama kan menkominfo sudah jelas. Mereka sudah menetapkan aturan yang memberikan filterisasi terhadap konten porno. Dan konten porno kan itu sudah tidak bisa diakses di website. Lah itu penyebaran seperti apa. Itu harus dilihat," ujar dia.
Misbakhun juga berharap pemerintah mengontrol penyebaran konten porno di media sosial yang berbasis aplikasi berbagi pesan.
"Kalau tidak melalui website, kemudian melalui media sosial, siapa yang bisa mengontrol medsos? Tentu menkominfo tentu melakukan upaya preventif," kata dia.
"(Medsos-medos) Harus dikomunikasikan oleh pemerintah. Dikomunikasikan oleh pihak menkominfo, terutama kepada medsos yang dipakai sebagai sarana menyebar itu, supaya tidak menyebar," Misbakhun menambahkan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah memblokir semua akses ke video porno.
"Pemerintah harus membredel dong," kata Hidayat.
Hidayat juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat dalam produksi konten porno.
"Diharapkan menangkap pelakunya untuk ditegakkan hukum," kata politikus PKS.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berupaya untuk memblokir akses ke konten porno. Pemerintah sudah sering menutup akses.
Berita Terkait
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
LPEM UI 'Senggol' Kualitas Ekonomi RI 2025: Tumbuh Kencang tapi Rapuh!
-
Rhenald Kasali Sebut Kasus Pertamina Buat Anak Muda Takut Jadi Pemimpin BUMN
-
Teori 'Menumpang Hidup' dan Alasan Mengapa Profesi Polisi Tetap 'Seksi'
-
RUU Kesejahteraan Hewan Maju ke DPR, DMFI: Saatnya Indonesia Beradab
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga