Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di Halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/10).
Presiden Joko Widodo meminta jangan ada kegaduhan. Kepala Negara menanggapi pertanyaan jurnalis terkait ketegangan hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, puncaknya setelah Bareskrim mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan terhadap Agus Raharjo dan Saut Situmorang dalam kasus dugaan membuat surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang merupakan laporan pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan.
"Hubungan KPK - Polri baik baik saja. Saya minta tidak ada kegaduhan," kata Jokowi usai meresmikan nama pesawat terbang N219 di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Jokowi juga meminta jangan sampai terjadi upaya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, mengingat lembaga antirasuah tengah menangani kasus-kasus korupsi, di antaranya kasus dugaan korupsi e-KTP.
Jokowi memerintahkan Polri untuk menghentikan proses hukum terhadap dua pimpinan KPK tersebut jika tak ada bukti.
"Ada proses hukum, tapi jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan," ujar dia.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menaikan status kasus Agus dan Saut ke tingkat penyidikan sejak Selasa (8/11/2017).
SPDP beredar tak lama setelah KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan terhadap Setya Novanto.
"Hubungan KPK - Polri baik baik saja. Saya minta tidak ada kegaduhan," kata Jokowi usai meresmikan nama pesawat terbang N219 di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Jokowi juga meminta jangan sampai terjadi upaya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, mengingat lembaga antirasuah tengah menangani kasus-kasus korupsi, di antaranya kasus dugaan korupsi e-KTP.
Jokowi memerintahkan Polri untuk menghentikan proses hukum terhadap dua pimpinan KPK tersebut jika tak ada bukti.
"Ada proses hukum, tapi jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan," ujar dia.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menaikan status kasus Agus dan Saut ke tingkat penyidikan sejak Selasa (8/11/2017).
SPDP beredar tak lama setelah KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan terhadap Setya Novanto.
Komentar
Berita Terkait
-
Eks Kasat Narkoba Polres Bima Digelandang ke Bareskrim, Terseret TPPU Koko Erwin
-
Kapolri Sebut Penguatan Kompolnas Cukup Masuk di Revisi UU Polri, Tak Perlu UU Baru
-
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Sertifikat Halal Rp49,5 Miliar di Badan Gizi Nasional ke KPK
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara