Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla bersama Ketua Pelaksana Harian Ginanjar Kartasasmita menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).
Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR dari Golkar, menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat gaduh. Jusuf Kalla pernah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak memerlukan izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Jusuf Kalla berharap Novanto menaati proses hukum.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Warga Korban Banjir Minta Cangkul dan Sekop ke JK untuk Bersihkan Rumah
-
JK Hingga Jurnalis Korban Pengeroyokan Terima Anugerah Dewan Pers 2025
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
Terpopuler
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Suara.com Raih Top Media of The Year 2025 di Seedbacklink Summit
-
147 Ribu Aparat dan Banser Amankan Misa Malam Natal 2025
-
Pratikno di Gereja Katedral Jakarta: Suka Cita Natal Tak akan Berpaling dari Duka Sumatra
-
Kunjungi Gereja-Gereja di Malam Natal, Pramono Anung: Saya Gubernur Semua Agama
-
Pesan Menko Polkam di Malam Natal Katedral: Mari Doakan Korban Bencana Sumatra
-
Syahdu Misa Natal Katedral Jakarta: 10 Ribu Umat Padati Gereja, Panjatkan Doa untuk Sumatra
-
Melanggar Aturan Kehutanan, Perusahaan Tambang Ini Harus Bayar Denda Rp1,2 Triliun
-
Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
-
Hampir Sebulan Pasca Banjir Bandang, Aceh Tamiang Masih Berkubang Lumpur dan Menahan Lapar