Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla bersama Ketua Pelaksana Harian Ginanjar Kartasasmita menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).
Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR dari Golkar, menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat gaduh. Jusuf Kalla pernah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak memerlukan izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Jusuf Kalla berharap Novanto menaati proses hukum.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Milad ke-84 Jusuf Kalla, Anies Baswedan: Ambon, Poso, dan Aceh Adalah 'Sidik Jari' Pak JK
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
-
JK Gelar Tasyakuran Milad ke-84, Sudirman Said: Pikiran Beliau Masih Sangat Diperlukan Bangsa Ini
-
Grace Natalie Siap Temui Jusuf Kalla Usai Dipolisikan: Saya Tidak Ada Masalah Pribadi
-
Grace Natalie Siap Tanggung Jawab Buntut Video JK: Tak Ada Pelanggaran Hukum
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau