Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla bersama Ketua Pelaksana Harian Ginanjar Kartasasmita menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).
Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR dari Golkar, menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat gaduh. Jusuf Kalla pernah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak memerlukan izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Jusuf Kalla berharap Novanto menaati proses hukum.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
-
JK Ungkap Dua Masalah Perjanjian Damai Helsinki yang Belum Tuntas: Lahan dan Bendera Aceh
-
Baleg DPR RI Rapat Undang Jusuf Kalla, Ada Apa?
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
Terkini
-
Gara-gara Foto Bareng Siswi, Pelajar SMK Dikeroyok Senior hingga Rahang Patah
-
Istana 'Spill' Arti Sebenarnya IKN Ibu Kota Politik: Bukan Dipisah dari Ibu Kota Ekonomi!
-
Ada 400.000 Lowongan Kerja di Jerman, Wamen P2MI: Kendala Utama Bahasa
-
DPR Ragu Pindah ke IKN Tahun 2028? Puan: Tunggu Dulu, Belum Lihat Kajiannya
-
Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, Erupsi Berulang Tercatat dalam Sepekan
-
Balita di Bengkulu Muntahkan Cacing, Cak Imin Minta Kemenkes Usut Tuntas Akar Masalah
-
Bungkam Usai Diperiksa KPK, Bupati Pati Atur Lelang dan Dapat Fee Proyek?
-
Viral Canda 'Rampok Uang Negara', Anggota DPRD Gorontalo Dipanggil KPK soal Harta Minus Rp 2 Juta
-
PKB 'Sentil Jokowi' Soal Prabowo-Gibran 2 Periode: Ojo Kesusu, Jangan Azan Dulu!
-
DPR Pertanyakan Konsep 'Ibu Kota Politik' IKN, Minta Penjelasan Mendagri