Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla bersama Ketua Pelaksana Harian Ginanjar Kartasasmita menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).
Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR dari Golkar, menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat gaduh. Jusuf Kalla pernah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak memerlukan izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Jusuf Kalla berharap Novanto menaati proses hukum.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
"Saya sangat menghormati beliau sebagai wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fredrich, Jusuf Kalla terlalu ikut campur dengan proses hukum terhadap Novanto. Pernyataan Kalla bahwa KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Novanto dinilai Fredrich dapat membingungkan publik.
"Kalau Pak JK bilang (pemeriksaan Novanto) nggak perlu (izin presiden), itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," ujar Fredrich.
Fredrich berharap Jusuf Kalla berdiskusi dengan ahli, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, atau Jaksa Agung: M. Prasetyo, terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
"Janganlah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," ujar Fredrich.
"Masa sekarang saya yang dituduh bikin kegaduhan? Itu kan yang bikin kegaduhan siapa? Saya itu nggak punya nilai. Omongan saya itu nggak didengar siapa pun. Tapi omongan wapres itu kan didengar seluruh Indonesia," Fredrich menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Kasus Video JK: Pelapor Ade Armando dan Abu Janda Kecewa Laporannya Dilempar ke Polda Metro
-
Jusuf Kalla Sebut Tanah Runtuh Bukan Sekadar Film, Tapi Media Pembelajaran
-
Prabowo dan Jusuf Kalla Bertemu Tertutup di Istana
-
Jusuf Kalla Temui Prabowo di Istana, Datang Bersama Putranya
-
JK Minta Waktu Temui Prabowo, Ungkap Hasil Obrolan 1 Jam di Istana Merdeka
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Tak Berkutik! KPK Tangkap Bupati Langkat di Rumah Pribadi, Sejumlah Lokasi Langsung Disegel
-
Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Ekonomi Semester II 2026, Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
-
Media AS Sorot Sepasang Kekasih Asal Aceh Dicambuk karena Ciuman di TikTok
-
Jamin Kesejahteraan Masa Tua, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet
-
Pukat UGM Desak Kejagung Usut Semua SPPG, Termasuk yang Dikelola Aparat
-
HUT Bhayangkara ke-80, Disebut Jadi Momentum Merayakan Transformasi Polri
-
Skandal MBG Seret Jenderal Polisi, Bukti Bahaya Ketika TNI-Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
-
Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik
-
Qodari: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Demi Pastikan Pemerataan Ekonomi
-
Raja Juli Akui Bupati Kuansing Tinggalkan Amplop di Kantornya