Suara.com - Hamas, salah satu faksi terbesar dan berpengaruh di Palestina, menolak resolusi negara-negara Liga Arab yang memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.
"Hamas menolak tegas pelabelan gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon sebagai teroris," kata Hamas dalam pernyataan tertulis, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (21/11/2017).
Dalam pertemuan darurat menteri-menteri luar negeri Liga Arab, Minggu (19/11), sejumlah menteri juga melontarkan kecaman terhadap Hizbullah yang berbasis di Lebanon.
Melalui pernyataan tertulis yang dirilis Senin (20/11), Hamas juga mengkritik Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir yang meminta Qatar untuk memutus hubungan dengan Hamas.
"Kami menyatakan rasa kecewa kami terhadap Menlu Arab Saudi yang meminta Qatar untuk memutuskan hubungan dengan Hamas demi mencapai rekonsiliasi Palestina. Qatar selama ini menjadi pendukung utama rekonsiliasi Palestina dan telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke masyarakat Palestina, serta membela hak-hak mereka," tambah Hamas.
Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab secara bersamaan memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar.
Keempat negara tersebut menuding Qatar mendukung kelompok teroris. Doha membantah tudingan tersebut dan menyebut embargo atasnya sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar.
Sebelumnya, seperti dilansir Al Arabiya, Presiden Lebanon Michel Aoun membela eksistensi Hizbullah berbasis di wilayahnya.
Baca Juga: AS Kembali Masukkan Korut ke Daftar Negara Pendukung Teroris
Michel menegaskan, Hizbullah bukanlah organisasi teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Al Qaeda.
Penegasan itu dilontarkan Michel saat bertemu perwakilan Liga Arab di ibu kota Lebanon, Beirut.
”Kami tak pernah bermitra dengan teroris. Hizbullah adalah mitra kami. Mereka bukanlah teroris. Kami menolak Hizbullah dimasukkan dalam daftar teroris,” tegas Michel.
Ia menegaskan, Hizbullah adalah partai politik yang sah dan juga mendapat hak khusus untuk membentuk sayap militer sendiri.
Michel mengungkapkan, Hizbullah secara politik maupun kemiliteran sangat diperlukan oleh pemerintah dan rakyat Lebanon. Terutama untuk melindungi negeri itu dari ancaman penjajahan Israel.
Hizbullah selama ini mendapat tempat di antara warga Lebanon lainnya. Hizbullah yang merupakan sekutu strategis Iran, banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Lebanon, dan secara tegas melawan Israel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
Terkini
-
Puan Maharani Buka Suara soal Putusan MKD Terkait Anggota DPR Nonaktif: Hormati dan Tindak Lanjuti
-
Spanduk Raksasa Hiasi Gedung DPR, Massa Tuntut UU Ketenagakerjaan Pro Buruh
-
Jujur Kembalikan Ponsel Temuan, 6 Siswa SD Dapat Pin Khusus dari Kapolda Metro Jaya
-
Fakta Dandi Si Polisi Gadungan: Doyan Narkoba, 4 Kali Beraksi di Penjaringan, Korban Terakhir Ojol
-
RUU Perampasan Aset Belum Juga Dibahas, Begini Jawaban Puan Maharani
-
Ayah Prada Lucky Dilaporkan ke Denpom, Diduga Langgar Disiplin Militer Gegara Hal Ini
-
Prabowo Tegas Bantah Dikendalikan Jokowi: Aku Hopeng Sama Beliau, Bukan Takut!
-
Pamer KTA Palsu Dalih Tangkap Orang di Kalijodo, Polisi Abal-abal Gondol HP hingga Motor Abang Ojol
-
KPK Sita Aset Satori: Dari Ambulans hingga Kursi Roda Diduga Dibeli Pakai Uang Haram
-
Formappi: Putusan MKD DPR RI Mengecewakan, Abaikan Pelanggaran Etik Cuma Fokus pada Hoaks