Suara.com - Hamas, salah satu faksi terbesar dan berpengaruh di Palestina, menolak resolusi negara-negara Liga Arab yang memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.
"Hamas menolak tegas pelabelan gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon sebagai teroris," kata Hamas dalam pernyataan tertulis, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (21/11/2017).
Dalam pertemuan darurat menteri-menteri luar negeri Liga Arab, Minggu (19/11), sejumlah menteri juga melontarkan kecaman terhadap Hizbullah yang berbasis di Lebanon.
Melalui pernyataan tertulis yang dirilis Senin (20/11), Hamas juga mengkritik Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir yang meminta Qatar untuk memutus hubungan dengan Hamas.
"Kami menyatakan rasa kecewa kami terhadap Menlu Arab Saudi yang meminta Qatar untuk memutuskan hubungan dengan Hamas demi mencapai rekonsiliasi Palestina. Qatar selama ini menjadi pendukung utama rekonsiliasi Palestina dan telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke masyarakat Palestina, serta membela hak-hak mereka," tambah Hamas.
Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab secara bersamaan memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar.
Keempat negara tersebut menuding Qatar mendukung kelompok teroris. Doha membantah tudingan tersebut dan menyebut embargo atasnya sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar.
Sebelumnya, seperti dilansir Al Arabiya, Presiden Lebanon Michel Aoun membela eksistensi Hizbullah berbasis di wilayahnya.
Baca Juga: AS Kembali Masukkan Korut ke Daftar Negara Pendukung Teroris
Michel menegaskan, Hizbullah bukanlah organisasi teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Al Qaeda.
Penegasan itu dilontarkan Michel saat bertemu perwakilan Liga Arab di ibu kota Lebanon, Beirut.
”Kami tak pernah bermitra dengan teroris. Hizbullah adalah mitra kami. Mereka bukanlah teroris. Kami menolak Hizbullah dimasukkan dalam daftar teroris,” tegas Michel.
Ia menegaskan, Hizbullah adalah partai politik yang sah dan juga mendapat hak khusus untuk membentuk sayap militer sendiri.
Michel mengungkapkan, Hizbullah secara politik maupun kemiliteran sangat diperlukan oleh pemerintah dan rakyat Lebanon. Terutama untuk melindungi negeri itu dari ancaman penjajahan Israel.
Hizbullah selama ini mendapat tempat di antara warga Lebanon lainnya. Hizbullah yang merupakan sekutu strategis Iran, banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Lebanon, dan secara tegas melawan Israel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap