Suara.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menganggarkan Rp799.993.172.215 untuk pengadaan tanah perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Agustino Darmawan membenarkan anggaran tersebut naik drastis dari sebelumnya Rp99.928.243.570.
Agustino mengatakan kenaikan tersebut akan digunakan untuk merealisasikan program Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Sandiaga Uno soal rumah DP 0 rupiah.
"Iya benar ada (penambahan), buat DP 0 rupiah. Sudah ya," ujar Agustino saat dihubungi wartawan, Rabu (22/11/2017).
Saat dihubungi, Agustino terlihat ingin buru-buru mengakhiri perbincangan. Tetapi ia menjelaskan Dinas Perumahan hingga saat ini masih melakukan perhitungan.
"Baik yang DP 0 untuk rusunawa ada dua. Karena kalau hanya untuk rusunawa saja ya mesti budget lagi, tapi itu juga ada DP 0 nya," kata Agustino.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut khusus untuk membeli lahan di semua wilayah di Jakarta.
Dalam situs apbd.jakarta.go.id tidak dijelaskan secara detil penggunaan dana Rp799 miliar. Di laman tersebut hanya disebutkan anggaran untuk program penyediaan dan pemeliharaan perumahan rakyat.
Secara keseluruhan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta menganggarkan Rp2.644.096.642.590 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018.
Baca Juga: Oke Oce Diusulkan Rp92 Miliar, DP 0 Rupiah Rp800 Miliar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu