Suara.com - Tak lama setelah Mahkamah Kehormatan Dewan DPR membatalkan pertemuan dengan fraksi untuk membahas penetapan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka korupsi, tulisan tangan Novanto beredar.
Novanto menulis surat yang isinya meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan tak bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Itu sebabnya, dia minta untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku ketua DPR maupun selaku anggota dewan.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan MKD seharusnya segera bersikap karena ketua dewan sudah ditahan KPK.
“Kalau DPR tidak segera melakukan, karena merasa tidak berhak, ada hak imunitas, ya, MKD, DPR yang melakukan itu,” katanya kepada Suara.com, Rabu, (23/11/17).
Ahmad Mubarok mengungkapkan dalam dunia politik, argumentasi bisa dibuat untuk tujuan apapun.
“(Tertawa) itulah politik itu. Politik itu, argumen bisa dibuat apa saja, tapi norma kepatutan ini (yang harus dipertimbangkan). Sekarang orang sudah pakai perasaan sekarang, karena sudah terlalu sering dia (Novanto lolos dari hukum)," kata dia.
“Setya Novanto sudah begitu banyak bisa meloloskan diri. Saya kira kali ini nggak bisa. Ya nggak bisa karena fakta-faktanya nanti yang akan membelit dia,” Mubarok menambahkan.
Menurut Mubarok, Novanto saat ini sulit untuk berkelit karena KPK sudah punya banyak bukti.
Mubarok kemudian menggambarkan sepak terjang Novanto dengan peribahasa.
“Kalau dulu dia bisa main kiri-kanan-kiri-kanan. Saya kira sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, saya kira sekarang waktunya,” ucapnya.
Menurut Mubarok alasan apapun yang disampaikan Novanto untuk sekarang sudah sulit untuk membuat orang percaya.
“Sudah waktunya Novanto. Ya, dari kasus tidak mau datang, kasus kecelakaan, kasus rumah sakit, semua sudah membangun persepsi publik. Kalau hakim praperadilan memenangkan ini, wah habis deh, yakin. Karena sudah persepsi publik, namanya rasa keadilan, rasa keadilan,” katanya. (Handita Fajaresta)
Berita Terkait
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon