Suara.com - Tak lama setelah Mahkamah Kehormatan Dewan DPR membatalkan pertemuan dengan fraksi untuk membahas penetapan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka korupsi, tulisan tangan Novanto beredar.
Novanto menulis surat yang isinya meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan tak bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Itu sebabnya, dia minta untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku ketua DPR maupun selaku anggota dewan.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan MKD seharusnya segera bersikap karena ketua dewan sudah ditahan KPK.
“Kalau DPR tidak segera melakukan, karena merasa tidak berhak, ada hak imunitas, ya, MKD, DPR yang melakukan itu,” katanya kepada Suara.com, Rabu, (23/11/17).
Ahmad Mubarok mengungkapkan dalam dunia politik, argumentasi bisa dibuat untuk tujuan apapun.
“(Tertawa) itulah politik itu. Politik itu, argumen bisa dibuat apa saja, tapi norma kepatutan ini (yang harus dipertimbangkan). Sekarang orang sudah pakai perasaan sekarang, karena sudah terlalu sering dia (Novanto lolos dari hukum)," kata dia.
“Setya Novanto sudah begitu banyak bisa meloloskan diri. Saya kira kali ini nggak bisa. Ya nggak bisa karena fakta-faktanya nanti yang akan membelit dia,” Mubarok menambahkan.
Menurut Mubarok, Novanto saat ini sulit untuk berkelit karena KPK sudah punya banyak bukti.
Mubarok kemudian menggambarkan sepak terjang Novanto dengan peribahasa.
“Kalau dulu dia bisa main kiri-kanan-kiri-kanan. Saya kira sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, saya kira sekarang waktunya,” ucapnya.
Menurut Mubarok alasan apapun yang disampaikan Novanto untuk sekarang sudah sulit untuk membuat orang percaya.
“Sudah waktunya Novanto. Ya, dari kasus tidak mau datang, kasus kecelakaan, kasus rumah sakit, semua sudah membangun persepsi publik. Kalau hakim praperadilan memenangkan ini, wah habis deh, yakin. Karena sudah persepsi publik, namanya rasa keadilan, rasa keadilan,” katanya. (Handita Fajaresta)
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO