Suara.com - Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menyatakan bahwa dia bersama para Ketua DPD I lainnya akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sendiri jika DPP tak segera menyiapkan penyelenggaraannya.
Munaslub dinilai sangat mendesak untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum yang kini ditahan KPK kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.
Sesuai AD-ART partai Golkar, Munaslub bisa dilakukan dengan jika memenuhi 2/3 suara DPD I atau tingkat provinsi.
Terkait hal itu, anggota DPR yang juga pengurus DPP Golkar, Ridwan Hisyam berharap agar munaslub tak dilakukan sendiri oleh DPD. Ia menyarankan agar DPD bersabar dan mendesak DPD segera menggelar Munaslub.
"Jangan ada sampai ada take over oleh DPD I dan DPD II yang punya hak suara melakukan munaslub. Tolong bersabar, dan dorong DPP lakukan munaslub," kata Ridwan dalam sebuah diskusi bertema Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru di Sekretariat Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Menurutnya jika DPD I melakukan take over itu artinya terjadi kudeta terhadap kepengurusan DPP Golkar. Bila itu terjadi akan menjadi preseden buruk bagi Golkar ke depan, sebab belum pernah ada sejarahnya kudeta kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Karena tak ada sejarah Golkar melakukan kudeta, karena kalau itu terjadi, nantinya akan berulang-ulang. Jangan sampai ada (munaslub) melalui suara 2/3 DPD I itu," ujar dia.
Dia mengusulkan kepada semua pengurus DPD I dan DPP untuk membujuk Novanto untuk mundur. Caranya dengan mendatangi Novanto ke rumah tahanan KPK dan diminta menandatangani pengunduran diri.
"Lebih baik kita bersama-samaa datang ke rumah tahanan KPK untuk meminta Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum," kata dia.
Baca Juga: Mubarok ke Setnov: Sepandai-pandai Tupai Melompat, Jatuh Juga
Berita Terkait
-
Mubarok ke Setnov: Sepandai-pandai Tupai Melompat, Jatuh Juga
-
Ganjar Ditanya Siswi SMK: Terlibat Korupsi E-KTP atau Tidak?
-
Fahri Hamzah Khawatir Setya Novanto Jadi Presiden karena Populer
-
Ini Orang Pertama yang Berani Tentang Idrus Gantikan Novanto
-
Dedi Mulyadi cs Temui JK Minta Gelar Munaslub Ganti Setnov
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO