Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.(suara.com/Bagus Hidayat)
Komisi III DPR meloloskan Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usai fit and proper test, kemarin. Di tengah fit and proper test berhembus isu tak sedap yang menyebutkan ada lobi-lobi. Itu sebabnya, ICW yang sejak awal menyorot kinerja Arief, menilai proses di Komisi Hukum kemarin tidak sah.
Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menghormati proses pendalaman yang tengah dilakukan Dewan Etik MK terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Proses di Dewan Etik kami hormati. Bisa tidak Dewan Etik menghormati dugaan adanya lobi. Biar periksa aja. Saya sebagai anggota DPR sekali lagi kalau nanti diundang untuk dimintai keterangan oleh Dewan Etik, ya tidak masalah," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Langkah Dewan Etik tersebut untuk menindaklanjuti laporan Masyarakat Sipil dan ICW.
Selama proses pendalaman berlangsung, Arief disarankan Arsul untuk tak reaktif dalam menanggapi opini.
"Saya kira, Pak Arief sebaiknya diam, tidak berkomentar soal itu. Kedua, dijawabnya kalau soalnya trust itu dengan kinerja yang baiklah. Jangan sampai ke depan ada hakim MK yang bermasalah. MK sudah baiklah secara sistem," kata Arsul.
Arsul membantah isu yang menyebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief dilakukan secara diam-diam.
"Jadi sebetulnya tidak diam-diam dan dadakan. Kami sudah mengirim agenda ke kesekjenan seminggu sebelumnya. Hanya saja baru disampaikan ke MK dan Pak Arief sehari sebelumnya," katanya.
Kemarin, Arief mengatakan sudah meminta izin Dewan Etik MK sehingga sudah tidak ada masalah.
"Setiap proses ini itu sudah diketahui dewan etik," kata Arief usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief sempat dipermasalahkan sejumlah pihak. Sebab, ditengarai ada upaya lobi-lobi yang dilakukan Arief kepada anggota DPR. Arief sampai dilaporkan sejumlah aktivis ke Dewan Etik MK.
Arief memastikan tidak pernah melobi. Dia memastikan mengikuti semua proses sesuai prosedur.
"Nggak ada karena lobi-lobi. Saya ke sini karena undangan resmi," ujar dia.
Arief enggan menanggapi lebih jauh mengenai namanya yang dilaporkan ke Dewan Etik MK.
"Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke dewan etik. Enggak ada masalah. Tapi saya katakan, saya datang ke komisi III, menemui komisi III sepengetahuan dewan etik dalam rangka proses fit and proper test," katanya.
Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menghormati proses pendalaman yang tengah dilakukan Dewan Etik MK terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Proses di Dewan Etik kami hormati. Bisa tidak Dewan Etik menghormati dugaan adanya lobi. Biar periksa aja. Saya sebagai anggota DPR sekali lagi kalau nanti diundang untuk dimintai keterangan oleh Dewan Etik, ya tidak masalah," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Langkah Dewan Etik tersebut untuk menindaklanjuti laporan Masyarakat Sipil dan ICW.
Selama proses pendalaman berlangsung, Arief disarankan Arsul untuk tak reaktif dalam menanggapi opini.
"Saya kira, Pak Arief sebaiknya diam, tidak berkomentar soal itu. Kedua, dijawabnya kalau soalnya trust itu dengan kinerja yang baiklah. Jangan sampai ke depan ada hakim MK yang bermasalah. MK sudah baiklah secara sistem," kata Arsul.
Arsul membantah isu yang menyebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief dilakukan secara diam-diam.
"Jadi sebetulnya tidak diam-diam dan dadakan. Kami sudah mengirim agenda ke kesekjenan seminggu sebelumnya. Hanya saja baru disampaikan ke MK dan Pak Arief sehari sebelumnya," katanya.
Kemarin, Arief mengatakan sudah meminta izin Dewan Etik MK sehingga sudah tidak ada masalah.
"Setiap proses ini itu sudah diketahui dewan etik," kata Arief usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief sempat dipermasalahkan sejumlah pihak. Sebab, ditengarai ada upaya lobi-lobi yang dilakukan Arief kepada anggota DPR. Arief sampai dilaporkan sejumlah aktivis ke Dewan Etik MK.
Arief memastikan tidak pernah melobi. Dia memastikan mengikuti semua proses sesuai prosedur.
"Nggak ada karena lobi-lobi. Saya ke sini karena undangan resmi," ujar dia.
Arief enggan menanggapi lebih jauh mengenai namanya yang dilaporkan ke Dewan Etik MK.
"Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke dewan etik. Enggak ada masalah. Tapi saya katakan, saya datang ke komisi III, menemui komisi III sepengetahuan dewan etik dalam rangka proses fit and proper test," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Tok! MK Putuskan Jabatan Kapolri Tak Ikut Presiden, Jaga Polri dari Intervensi Politik
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap