Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.(suara.com/Bagus Hidayat)
Komisi III DPR meloloskan Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usai fit and proper test, kemarin. Di tengah fit and proper test berhembus isu tak sedap yang menyebutkan ada lobi-lobi. Itu sebabnya, ICW yang sejak awal menyorot kinerja Arief, menilai proses di Komisi Hukum kemarin tidak sah.
Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menghormati proses pendalaman yang tengah dilakukan Dewan Etik MK terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Proses di Dewan Etik kami hormati. Bisa tidak Dewan Etik menghormati dugaan adanya lobi. Biar periksa aja. Saya sebagai anggota DPR sekali lagi kalau nanti diundang untuk dimintai keterangan oleh Dewan Etik, ya tidak masalah," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Langkah Dewan Etik tersebut untuk menindaklanjuti laporan Masyarakat Sipil dan ICW.
Selama proses pendalaman berlangsung, Arief disarankan Arsul untuk tak reaktif dalam menanggapi opini.
"Saya kira, Pak Arief sebaiknya diam, tidak berkomentar soal itu. Kedua, dijawabnya kalau soalnya trust itu dengan kinerja yang baiklah. Jangan sampai ke depan ada hakim MK yang bermasalah. MK sudah baiklah secara sistem," kata Arsul.
Arsul membantah isu yang menyebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief dilakukan secara diam-diam.
"Jadi sebetulnya tidak diam-diam dan dadakan. Kami sudah mengirim agenda ke kesekjenan seminggu sebelumnya. Hanya saja baru disampaikan ke MK dan Pak Arief sehari sebelumnya," katanya.
Kemarin, Arief mengatakan sudah meminta izin Dewan Etik MK sehingga sudah tidak ada masalah.
"Setiap proses ini itu sudah diketahui dewan etik," kata Arief usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief sempat dipermasalahkan sejumlah pihak. Sebab, ditengarai ada upaya lobi-lobi yang dilakukan Arief kepada anggota DPR. Arief sampai dilaporkan sejumlah aktivis ke Dewan Etik MK.
Arief memastikan tidak pernah melobi. Dia memastikan mengikuti semua proses sesuai prosedur.
"Nggak ada karena lobi-lobi. Saya ke sini karena undangan resmi," ujar dia.
Arief enggan menanggapi lebih jauh mengenai namanya yang dilaporkan ke Dewan Etik MK.
"Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke dewan etik. Enggak ada masalah. Tapi saya katakan, saya datang ke komisi III, menemui komisi III sepengetahuan dewan etik dalam rangka proses fit and proper test," katanya.
Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menghormati proses pendalaman yang tengah dilakukan Dewan Etik MK terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Proses di Dewan Etik kami hormati. Bisa tidak Dewan Etik menghormati dugaan adanya lobi. Biar periksa aja. Saya sebagai anggota DPR sekali lagi kalau nanti diundang untuk dimintai keterangan oleh Dewan Etik, ya tidak masalah," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Langkah Dewan Etik tersebut untuk menindaklanjuti laporan Masyarakat Sipil dan ICW.
Selama proses pendalaman berlangsung, Arief disarankan Arsul untuk tak reaktif dalam menanggapi opini.
"Saya kira, Pak Arief sebaiknya diam, tidak berkomentar soal itu. Kedua, dijawabnya kalau soalnya trust itu dengan kinerja yang baiklah. Jangan sampai ke depan ada hakim MK yang bermasalah. MK sudah baiklah secara sistem," kata Arsul.
Arsul membantah isu yang menyebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief dilakukan secara diam-diam.
"Jadi sebetulnya tidak diam-diam dan dadakan. Kami sudah mengirim agenda ke kesekjenan seminggu sebelumnya. Hanya saja baru disampaikan ke MK dan Pak Arief sehari sebelumnya," katanya.
Kemarin, Arief mengatakan sudah meminta izin Dewan Etik MK sehingga sudah tidak ada masalah.
"Setiap proses ini itu sudah diketahui dewan etik," kata Arief usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief sempat dipermasalahkan sejumlah pihak. Sebab, ditengarai ada upaya lobi-lobi yang dilakukan Arief kepada anggota DPR. Arief sampai dilaporkan sejumlah aktivis ke Dewan Etik MK.
Arief memastikan tidak pernah melobi. Dia memastikan mengikuti semua proses sesuai prosedur.
"Nggak ada karena lobi-lobi. Saya ke sini karena undangan resmi," ujar dia.
Arief enggan menanggapi lebih jauh mengenai namanya yang dilaporkan ke Dewan Etik MK.
"Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke dewan etik. Enggak ada masalah. Tapi saya katakan, saya datang ke komisi III, menemui komisi III sepengetahuan dewan etik dalam rangka proses fit and proper test," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Keadilan yang Harus Dipaksa: Catatan di Balik Gugatan UU Pensiun 1980
-
Menanti Nyali DPR: Mampukah Wakil Rakyat Memangkas 'Dompet' Sendiri?
-
UU Pensiun Pejabat 1980: Aturan 'Jadul' yang Membebani APBN Masa Kini
-
MK Ketok Palu Soal Pensiun Pejabat, DPR RI Siap Ambil Langkah Revisi
-
UU Soal Uang Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Pembuatan Aturan Baru
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru