Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.(suara.com/Bagus Hidayat)
Komisi III DPR meloloskan Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usai fit and proper test, kemarin. Di tengah fit and proper test berhembus isu tak sedap yang menyebutkan ada lobi-lobi. Itu sebabnya, ICW yang sejak awal menyorot kinerja Arief, menilai proses di Komisi Hukum kemarin tidak sah.
Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menghormati proses pendalaman yang tengah dilakukan Dewan Etik MK terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Proses di Dewan Etik kami hormati. Bisa tidak Dewan Etik menghormati dugaan adanya lobi. Biar periksa aja. Saya sebagai anggota DPR sekali lagi kalau nanti diundang untuk dimintai keterangan oleh Dewan Etik, ya tidak masalah," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Langkah Dewan Etik tersebut untuk menindaklanjuti laporan Masyarakat Sipil dan ICW.
Selama proses pendalaman berlangsung, Arief disarankan Arsul untuk tak reaktif dalam menanggapi opini.
"Saya kira, Pak Arief sebaiknya diam, tidak berkomentar soal itu. Kedua, dijawabnya kalau soalnya trust itu dengan kinerja yang baiklah. Jangan sampai ke depan ada hakim MK yang bermasalah. MK sudah baiklah secara sistem," kata Arsul.
Arsul membantah isu yang menyebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief dilakukan secara diam-diam.
"Jadi sebetulnya tidak diam-diam dan dadakan. Kami sudah mengirim agenda ke kesekjenan seminggu sebelumnya. Hanya saja baru disampaikan ke MK dan Pak Arief sehari sebelumnya," katanya.
Kemarin, Arief mengatakan sudah meminta izin Dewan Etik MK sehingga sudah tidak ada masalah.
"Setiap proses ini itu sudah diketahui dewan etik," kata Arief usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief sempat dipermasalahkan sejumlah pihak. Sebab, ditengarai ada upaya lobi-lobi yang dilakukan Arief kepada anggota DPR. Arief sampai dilaporkan sejumlah aktivis ke Dewan Etik MK.
Arief memastikan tidak pernah melobi. Dia memastikan mengikuti semua proses sesuai prosedur.
"Nggak ada karena lobi-lobi. Saya ke sini karena undangan resmi," ujar dia.
Arief enggan menanggapi lebih jauh mengenai namanya yang dilaporkan ke Dewan Etik MK.
"Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke dewan etik. Enggak ada masalah. Tapi saya katakan, saya datang ke komisi III, menemui komisi III sepengetahuan dewan etik dalam rangka proses fit and proper test," katanya.
Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menghormati proses pendalaman yang tengah dilakukan Dewan Etik MK terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Proses di Dewan Etik kami hormati. Bisa tidak Dewan Etik menghormati dugaan adanya lobi. Biar periksa aja. Saya sebagai anggota DPR sekali lagi kalau nanti diundang untuk dimintai keterangan oleh Dewan Etik, ya tidak masalah," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Langkah Dewan Etik tersebut untuk menindaklanjuti laporan Masyarakat Sipil dan ICW.
Selama proses pendalaman berlangsung, Arief disarankan Arsul untuk tak reaktif dalam menanggapi opini.
"Saya kira, Pak Arief sebaiknya diam, tidak berkomentar soal itu. Kedua, dijawabnya kalau soalnya trust itu dengan kinerja yang baiklah. Jangan sampai ke depan ada hakim MK yang bermasalah. MK sudah baiklah secara sistem," kata Arsul.
Arsul membantah isu yang menyebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief dilakukan secara diam-diam.
"Jadi sebetulnya tidak diam-diam dan dadakan. Kami sudah mengirim agenda ke kesekjenan seminggu sebelumnya. Hanya saja baru disampaikan ke MK dan Pak Arief sehari sebelumnya," katanya.
Kemarin, Arief mengatakan sudah meminta izin Dewan Etik MK sehingga sudah tidak ada masalah.
"Setiap proses ini itu sudah diketahui dewan etik," kata Arief usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief sempat dipermasalahkan sejumlah pihak. Sebab, ditengarai ada upaya lobi-lobi yang dilakukan Arief kepada anggota DPR. Arief sampai dilaporkan sejumlah aktivis ke Dewan Etik MK.
Arief memastikan tidak pernah melobi. Dia memastikan mengikuti semua proses sesuai prosedur.
"Nggak ada karena lobi-lobi. Saya ke sini karena undangan resmi," ujar dia.
Arief enggan menanggapi lebih jauh mengenai namanya yang dilaporkan ke Dewan Etik MK.
"Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke dewan etik. Enggak ada masalah. Tapi saya katakan, saya datang ke komisi III, menemui komisi III sepengetahuan dewan etik dalam rangka proses fit and proper test," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Habiskan Rp147 Triliun, MK Tolak Uji Materi UU IKN: Ibu Kota Tetap Jakarta
-
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK: Soroti Ancaman Denda Rp500 Juta dan Kontrol Global
-
Proyek IKN Sudah Habiskan Rp147 Triliun, Tapi Ibukota Tetap Jakarta
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Pramono Sebut Kelenteng Tian Fu Gong Bisa Jadi Ikon Wisata Religi Jakarta
-
Bidik Kursi Ketum BM PAN, Riyan Hidayat Tegaskan Tegak Lurus ke Zulhas dan Dukung Program Prabowo
-
Tensi Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, Stabilitas Dolar dan Pasar Saham Mulai Kalem
-
Skandal LCC 4 Pilar MPR RI 2026: Anatomi Ketidakadilan di Atas Panggung Konstitusi
-
Gubernur John Tabo Polisikan Penyebar Voice Note Tuduhan Provokasi Konflik di Wamena
-
Pernyataan Orang Desa Tak Pakai Dolar Menyesatkan, FKBI Ingatkan Prabowo RI Ketergantungan Impor
-
Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah
-
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh
-
Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena
-
Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan