Suara.com - Sabih al-Masri, seorang milyuner dan ketua Bank Arab yang terbesar di Yordania, ditahan di Arab Saudi untuk dimintai keterangan setelah lawatan bisnis ke Riyadh. Hal ini diungkap dari beberapa sumber keluarga dan teman-teman dekatnya.
Mereka mengatakan, Masri, warga negara Saudi dan pengusaha paling terkemuka di Yordania dengan bisnis di bidang perhotelan dan perbakan, ditahan setelah menuju ibu kota Saudi itu pekan lalu untuk memimpin pertemuan-pertemuan perusahaan yang ia miliki.
Ia membatalkan jamuan makan malam Selasa (12/12/2017) padahal telah mengundang teman-teman dan pengusaha terkemuka untuk hadir sekembalinya dari lawatan. Masri tidak bisa dimintai komentar. Pihak berwajib di Saudi tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Orang-orang kepercayaannya mengatakan, Masri telah diperingatkan agar tidak pergi ke Arab Saudi setelah penangkapan massal orang-orang kerajaan, menteri dan pengusaha bulan lalu.
"Ia telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis dan mitra-mitranya," kata satu sumber yang dekat dengan soal itu yang tidak menjelaskan atau mengonfirmasi ia ditahan. Sumber keluarga lainnya mengatakan dia ditahan.
Masri, yang berasal dari keluarga saudagar yang terkenal dari Nablus di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Yordan, memperoleh keberuntungan dari kemitraannya dengan orang-orang Saudi yang berpengaruh dalam bisnis katering untuk memasok tentara selama operasi militer pimpinan Amerika Serikat untuk menguasai kembali Kuwait dari Irak pada Perang Teluk 1991.
Media setempat melaporkan, ia ditahan sejak Kamis (14/12/2017). Penahanannya membuat gempar di seantero Yordania tempat investasi Masri bernilai miliaran dolar merupakan landasan ekonomi dan mempekerjakan ribuan orang.
Masri terpilih sebagai ketua Bank Arab tahun 2012 setelah pengunduran diri Abdel Hamid Shoman yang keluarganya telah mendirikan bank itu di Yerusalem pada tahun 1930. Ia juga investor terkemuka di wilayah-wilayah Palestina dengan saham besar di Paltel, sebuah perusahaan saham publik, yang merupakan perusahaan sektor swasta terbesar di Tepi Barat.
Keluarga Masri termasuk keluarga terkaya dari Palestina, dengan mayoritas saham di bisnis real estat, perhotelan, telekomunikasi yang didirikan di wilayah-wilayah tersebut setelah persetujuan pemerintahan sendiri dengan Israel tahun 1993. [Antara]
Baca Juga: Kini Perempuan Arab Saudi Boleh Kemudikan Truk dan Sepeda Motor
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook