Suara.com - Sabih al-Masri, seorang milyuner dan ketua Bank Arab yang terbesar di Yordania, ditahan di Arab Saudi untuk dimintai keterangan setelah lawatan bisnis ke Riyadh. Hal ini diungkap dari beberapa sumber keluarga dan teman-teman dekatnya.
Mereka mengatakan, Masri, warga negara Saudi dan pengusaha paling terkemuka di Yordania dengan bisnis di bidang perhotelan dan perbakan, ditahan setelah menuju ibu kota Saudi itu pekan lalu untuk memimpin pertemuan-pertemuan perusahaan yang ia miliki.
Ia membatalkan jamuan makan malam Selasa (12/12/2017) padahal telah mengundang teman-teman dan pengusaha terkemuka untuk hadir sekembalinya dari lawatan. Masri tidak bisa dimintai komentar. Pihak berwajib di Saudi tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Orang-orang kepercayaannya mengatakan, Masri telah diperingatkan agar tidak pergi ke Arab Saudi setelah penangkapan massal orang-orang kerajaan, menteri dan pengusaha bulan lalu.
"Ia telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis dan mitra-mitranya," kata satu sumber yang dekat dengan soal itu yang tidak menjelaskan atau mengonfirmasi ia ditahan. Sumber keluarga lainnya mengatakan dia ditahan.
Masri, yang berasal dari keluarga saudagar yang terkenal dari Nablus di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Yordan, memperoleh keberuntungan dari kemitraannya dengan orang-orang Saudi yang berpengaruh dalam bisnis katering untuk memasok tentara selama operasi militer pimpinan Amerika Serikat untuk menguasai kembali Kuwait dari Irak pada Perang Teluk 1991.
Media setempat melaporkan, ia ditahan sejak Kamis (14/12/2017). Penahanannya membuat gempar di seantero Yordania tempat investasi Masri bernilai miliaran dolar merupakan landasan ekonomi dan mempekerjakan ribuan orang.
Masri terpilih sebagai ketua Bank Arab tahun 2012 setelah pengunduran diri Abdel Hamid Shoman yang keluarganya telah mendirikan bank itu di Yerusalem pada tahun 1930. Ia juga investor terkemuka di wilayah-wilayah Palestina dengan saham besar di Paltel, sebuah perusahaan saham publik, yang merupakan perusahaan sektor swasta terbesar di Tepi Barat.
Keluarga Masri termasuk keluarga terkaya dari Palestina, dengan mayoritas saham di bisnis real estat, perhotelan, telekomunikasi yang didirikan di wilayah-wilayah tersebut setelah persetujuan pemerintahan sendiri dengan Israel tahun 1993. [Antara]
Baca Juga: Kini Perempuan Arab Saudi Boleh Kemudikan Truk dan Sepeda Motor
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya