Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui senang dan berterima kasih kepada diplomat Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, yang menggunakan hak veto guna menghentikan desakan agar mereka menarik deklarasi terkait Yerusalem.
AS menggunakan hak veto setelah 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendesak agar negeri ‘Pakde Sam’ itu mencabut deklarasi Presiden Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Terima kasih Diplomat Haley. Dalam perayaan Hanukkah ini, kau berbicara seperti Maccabi (pahlawan bangsa Yahudi era arkais) yang meruntuhkan Romawi,” tutur Netanyahu dalam video yang diunggah ke Twitter dan dikutip Anadolu Agency, Selasa (19/12/2017).
“Kau menghidupkan lilin kebenaran. Kau melawan kegelapan. Satu orang yang mampu mengalahkan orang banyak. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih Presiden Trump, terima kasih Nikki Haley,” tambah Netanyahu.
Dalam sidang DK PBB, Senin (18/12), AS memveto resolusi berisi penolakan penempatan fasilitas diplomasi di kota Yerusalem yang sedang diperebutkan.
Peristiwa ini terjadi kurang dari dua minggu sejak Washington memutuskan untuk mengakui Al Quds sebagai ibu kota Israel, dan memulai proses pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv–kota di mana semua negara menempatkan fasilitas diplomasi mereka.
Nikolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah berkata keputusan Presiden AS Donald Trump telah menciptakan situasi yang “semakin tegang” di wilayah tersebut.
“Kurangnya langkah penting di lapangan” terkait kesepakatan dua negara yang sudah berlarut-larut membuat kekuatan radikal semakin kuat dan melemahkan pihak moderat, kata Mledenov.
Baca Juga: Beri Kuliah di UGM Awali Safari 6 Daerah Jokowi
Sebelum menjatuhkan veto, utusan AS untuk PBB berkata AS memiliki “semua hak” untuk menempatkan kedutaan besar di lokasi yang diinginkannya.
Nikki Haley juga mengecam usaha PBB untuk menciptakan perdamaian Israel-Palestina, dan berkata bahwa badan internasional ini “menghindari penyebab perdamaian”.
Tahun lalu, di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, AS memilih abstain dari resolusi PBB yang mengutuk pembangunan pemukiman Israel, sehingga resolusi itu bisa dikeluarkan PBB.
AS adalah sekutu terbesar Israel yang memberikan negara tersebut lebih dari USD 3 miliar bantuan militer per tahun. AS juga terus menggunakan hak veto di DK-PBB untuk melindungi Israel dari kecaman dunia internasional.
AS adalah satu dari lima negara anggota tetap DK-PBB dan memiliki hak untuk menjatuhkan veto pada resolusi dewan yang dikehendakinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Gagal Total di Timnas Indonesia, Kluivert Diincar Juara Liga Champions 4 Kali
-
Rupiah Tembus Rp 16.700 tapi Ada Kabar Baik dari Dalam Negeri
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Naik!
-
IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini, Harga Saham INET dan BUVA Kembali Naik?
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
Terkini
-
Korupsi Lintas Era Kemenaker Terbongkar, Kenapa Eks Sekjen Hery Sudarmanto Baru Terseret?
-
Panduan Lengkap Daftar Antrian Pangan Bersubsidi Pasar Jaya 2025: Syarat dan Caranya
-
Indonesia Gebrak Panggung Dunia di COP30 Brasil, Siap Pimpin Pasar Karbon Global
-
KPK Bongkar Modus Suap Bupati Ponorogo: Isu Rotasi Jabatan Jadi 'Mesin ATM' Pejabat Resah
-
Anggaran Perbaikan Gizi Bayi dan Ibu Hamil Diduga Dikorupsi, KPK Buka Suara
-
Teken MoU dengan ICVCM, Menhut Janji Pasar Karbon Tak Rugikan Masyarakat Adat
-
Jejak Jenderal Sarwo Edhie: Kakek AHY Penumpas G30S yang Kini Jadi Pahlawan Nasional
-
Geledah Kantor Gubernur Riau! KPK Sita Bukti Penting Dokumen Anggaran 2025
-
MUI DKI Mau Standarisasi Guru Ngaji, Ketua DPRD Bilang Begini
-
Usai Rumah Dinas Abdul Wahid dan 2 Anak Buahnya, KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Ini yang Disita