Suara.com - "Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat", begitulah petitih yang tampak bisa mengiaskan kegelisahan John Jonga, tokoh masyarakat Papua.
John, dalam Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua, di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Senin (18/12) awal pekan ini, menyindir pemerintah yang lambat menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua.
Saat dinilai lambat menyelesaikan pelanggaran HAM Papua, pemerintah justru cepat merespons saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Papua tidak lebih penting ketimbang Palestina," ketus John dalam seminar tersebut.
Hingga kekinian, kata John, tim yang dibentuk Jokowi-JK untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua "jalan di tempat" alias belum menghasilkan solusi apa pun.
"Ya, aksi dan gerakannya khayal. Tidak ada apa pun. Apa yang mau diharapkan soal penegakan hukum," tukasnya,
Ia mengatakan, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM juga demikian, lambat menyelesaikan kasus-kasus di Papua. Parameter yang diajukan John sangat mudah, tak ada satu pun kasus pelanggaran HAM di Papua yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK.
Baca Juga: 5 Kasus Kesehatan Menghebohkan Publik Sepanjang 2017 di Indonesia
Tiga Kasus Besar
Papua menyimpan banyak kasus pelanggaran HAM setidaknya sejak era Reformasi. Namun, tanpa mengenyampingkan kasus-kasus lainnya, ada tiga perkara besar terkait HAM di Papua.
Pertama, peristiwa penyerbuan diduga aparat Brimob Polda Papua terhadap warga di Desa Wonobi, Wasior, Manokwari, Papua, tahun 2001.
Penyerbuan itu dilatarbelakangi terbunuhnya 5 anggota Brimob dan satu warga sipil di lingkungan kerja PT Vatika Papuana Perkasa.
Perusahaan kayu itu, menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dianggap warga mengingkari kesepakatan bersama.
Kesepakatan yang dimaksud ialah warga diberikan pembayaraan saat pengapalan kayu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra