Suara.com - Amerika Serikat harus menanggung malu pada pekan ini, setelah deklarasi Presiden Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mentah-mentah ditolak mayoritas negara PBB.
Sebanyak 128 negara memberikan voting untuk menolak deklarasi Trump tersebut, dalam sidang istimewa Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017).
Hanya 9 negara yang memberikan voting mendukung deklarasi tersebut. sementara 35 negara lainnya memilih abstain dalam sidang itu.
Sejumlah analis menilai, kekalahan memalukan AS di ajang PBB tersebut mengindikasikan negeri "Pakde Sam" itu tak lagi berpredikat "negara adi daya" setidaknya di kancah politik internasional.
Sebab, voting mengenai Yerusalem itu menunjukkan banyak negara yang sudah berani terang-terangan melawan kebijakan AS.
Voting itu juga menunjukkan ironi, sebab, seperti dilansir Rusia Today, Jumat (22/12), Trump awal pekan ini percaya diri mengatakan "Amerika akan kembali memimpin dunia", saat merilis dokumen strategi keamanan nasional.
Negara-negara sekutu AS di pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO), seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, juga justru menolak deklarasi tersebut.
Dalam sidang PBB itu, deklarasi AS hanya didukung oleh 9 negara yang terbilang kecil dan tak memunyai pengaruh politik dunia. Kesembilan negara itu ialah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo.
Baca Juga: Tiga Tahun Diculik ISIS di Irak, Bocah Turki Bisa Diselamatkan
Dua sekutu AS lainnya, yakni Kanada dan Australia, secara mengejutkan justru memilih abstain atau tak memihak dalam voting,
Diplomat AS Dikecam
Dipomat AS untuk PBB, Nikky Haley, turut menjadi target kecaman karena sejumlah pernyataannya sebelum dan sesudah sidang umum PBB tersebut.
Sebelum voting, Haley sempat mengunggah tulisan ke akun pribadinya di Twitter, yang dianggap banyak pihak sebagai ancaman.
"AS akan mencatat nama-nama," tulis Haley. Nama-nama yang dimaksud ialah negara-negara yang dianggap melawan AS.
Setelah sidang, Haley memberikan pernyataan kepada media massa berisi kekecewaannya terhadp hasil voting.
Berita Terkait
-
Dubes AS untuk Belanda Sebut Kata-katanya Sendiri Hoax
-
Ini 9 Negara Pendukung AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
-
AS Undang 65 Negara yang Dukung Deklarasi soal Yerusalem Berpesta
-
81 Tahun, Eks Pramugari Maskapai Trump Ini Masih Layani Penumpang
-
Tak Mau Tunduk soal Yerusalem, AS Ancam Potong Dana untuk PBB
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum