Suara.com - Majelis Hakim yang menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Setya Novanto dan tim kuasa hukumnya. Hal itu disampaikan saat membacakan putusan sela di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Terhadap putusan tersebut, Novanto yang duduk di kursi terdakwa di ruangan persidangan mengaku menghormati putusan tersebut. Dia pun siap mengikuti proses persidangan selanjutnya.
"Terima kasih, yang mulia, hakim ketua Pak Yanto, juga JPU beserta para penasihat hukum. Kami sudah mendengarkan dan saya sangat menghormati dan saya akan mengikuti secara tertib," kata Novanto setelah mendengar pembacaan putusan sela oleh Hakim Yanto.
Apa yang disampaikan Novanto senada dengan pernyataan tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Maqdir Ismail. Namun, Ismail meminta Majelis Hakim agar memberitahukan saksi-saksi yang nantinya akan dipanggil untuk bersaksi dalam persidangan.
"Untuk persidangan selanjutnya, kami mohon kepada majelis hakim supaya terhadap saksi-saksi yang akan dihadapkan ke persidangan ini diinformasikan kepada kami, supaya kami bisa mempersiapkan juga," kata Maqdir.
Majelis Hakim menolak eksepsi Novanto dan tim kuasa hukumnya karena menilai surat dakwaan yang disusun oleh KPK sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP Pasal 156 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketenuan hukum lainnya. Oleh karena itu, majelis hakim menilai seluruh dakwaan KPK tersebut sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara tersebut.
"Menimbang bahwa karena keberatan tim penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan," kata hakim Yanto.
Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum pada KPK untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terdakwa Novanto. Oleh karena itu, pada persidangan selanjutnya, JPU KPK akan memanggil saksi untuk dihadirkan ke persidangan.
"Memerintahkan penunut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa setya novanto menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir," kata Hakim Yanto.
Baca Juga: Ini Dalih Setya Novanto Minta Diperiksa Dokter RSPAD
Novanto didakwa menerima uang senilai 7,3 juta dollar AS dari proyek e-KTP oleh jaksa pada KPK. Selain itu, Novanto juga didakea menerima hadiah berupa jam Rolex seharga miliaran rupiah terkait proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut dari Pengusaha Johanes Marliem. Akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Novanto, negara mengalami kerugian hingga Rp2,3 triliun.
Berita Terkait
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK