Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Abdul Latif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan rumah sakit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Usai diperiksa secara intensif, Abdul Latif langsung ditahan oleh KPK untuk 20 hari kedepan. Namun, saat keluar dari gedung KPK, dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Latif meminta keadilan atas kasus yang menimpa dirinya.
"Saya cuma ingin meminta keadilan," kata Latif saat keluar dari pintu gedung KPK sambil mengkat ibu jarinya dan tertawa sebelum masuk ke dalam mobil tahanan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).
Belum diketahui berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebab KPK belum memberikan keterangan pers.
Dalam kasus tersebut tim di bidang penindakan KPK beroperasi di dua lokasi berbeda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kota Surabaya, Jawa Timur.
Bersama Latif, KPK juga mengamankan lima orang lain. Mereka terdiri atas pejabat daerah setempat dan pejabat swasta. Dalam OTT tersebut KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, proses penangkapan terjadi kemarin. Namun, Ferbi mengaku belum bisa membeberkan nama, jabatan, dan proyek spesifik serta bagaimana proses transaksi yang terjadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, untuk tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menganggarkan lebih dari Rp55 miliar untuk proyek pembangunan gedung rawat inap empat lantai. Anggarannya bersumber dari APBD. Dan pada 2017 lalu dari APBD Pemkab menganggarkan lebih dari Rp60 miliar untuk membangun gedung baru yang juga empat lantai.
Proyek ini digarap kontraktor di antaranya PT Cipta Persada Barabai, PT Menara Agung Pusaka, dan PT Delta Buana. PT Menara Agung Pusaka memenangi proyek pembangunan ruang perawatan Kelas I, II, VIP dan Super VIP pada 2017 satuan kerja RSUD Damanhuri dengan nilai pagu Rp 69,089 miliar dan harga perkiraan sementara Rp65,4 miliar.
Baca Juga: KPK Temukan Catatan Transfer Antarbank dalam OTT Bupati Latif
Sementara, pada tahun 2017 PT Delta Buana menjadi pemenang lelang jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang perawatan Kelas I, II, VIP dan Super VIP dengan nilai Rp1,17 miliar Perusahaan ini beralamat di Jalan Krukah Selatan Nomor 98, Kota Surabaya.
Perusahaan ini memenangkan lelang dengan menumbangkan 20pesaing karena menyampaikan penawaran Rp1,14 miliar.
Berita Terkait
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas