Suara.com - Rangkaian kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) akan mengutamakan konten lokal di mana semua pemangku kepentingan dalam negeri dalam produksi kereta akan dilibatkan.
"Semua terlibat, ada BPPT, ada INKA, ada KAI, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN," kata Luhut dalam acara minum teh bersama wartawan di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa.
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan pihaknya menggelar rapat koordinasi Selasa siang untuk membahas pengadaan rangkaian kereta untuk proyek LRT Jabodebek yang ditargetkan bisa beroperasi 2019.
Dengan mengedepankan konten lokal dalam proyek tersebut, ia berharap hal itu akan mendorong kebangkitan industri dalam negeri.
Menurut dia, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan industri perkeretaapian. PT INKA sendiri sebagai BUMN produsen kereta api juga telah memiliki kisah sukses dalam proyek kereta api bandara dan LRT Palembang.
"Kalau ini momentum jalan, maka Indonesia secara bertahap dan pasti masuk ke dalam pembangunan industri dalam negeri," katanya seraya menjelaskan PT LEN Industri dan PT Barata Indonesia akan juga masuk dalam pengadaan kereta LRT Jabodebek.
Kendati demikian, Luhut mengatakan pemerintah tidak akan gegabah untuk sepenuhnya mengandalkan dalam negeri karena tetap membutuhkan konsultasi dengan pihak yang lebih berpengalaman.
Selain itu, propulsi atau motor penggerak kereta listrik juga akan tetap diimpor walaupun tetap disyaratkan adanya alih teknologi.
"Kami sepakat akan menyiapkan konsultan asing untuk memonitor pembangunan, sehingga kualitasnya juga tidak kurang. Propulsi kita akan pakai tetap dari luar karena kita belum bisa bikin mesinnya. Tapi kita minta alih teknologi," katanya.
Baca Juga: Mantan Bintang Wigan Meninggal di Usia 29 Karena Leukemia
Dalam kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama INKA Muhammad Nur Shodiq mengatakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan rangkaian kereta ditargetkan minimal sebesar 42 persen.
"Kami rencananya untuk LRT Jabodebek, kita bisa untuk TKDN minimal 42 persen. Tapi kita berharap bisa lebih dari itu," katanya.
INKA akan bekerjasama dengan investor utama proyek senilai Rp29,9 triliun itu, PT KAI, untuk memproduksi rangkaian kereta dalam waktu 15 bulan. Pekerjaan pengadaan kereta akan dimulai 15 Januari 2018.
Anggaran pengadaan rangkaian kereta adalah Rp4,05 triliun yang sudah termasuk dalam total anggaran proyek secara keseluruhan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan