Suara.com - Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris, tidak terganggu reshuffle kabinet negara itu, khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI.
Hal itu disampaikan Counsellor Fungsi Politik KBRI London, Andalusia Tribuana Tungga Dewi, terkait terjadinya reshuffell cabinet yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May.
PM Inggris Theresa May memulai perombakan kabinet, Senin (8/1) dalam upaya menegaskan otoritasnya setelah kehilangan suara mayoritas dan beberapa menteri akibat sederet skandal pada 2017. Perombakan yang diambil sebelum menghadapi babak perjuangan baru terkait isu Brexit.
Saat perundingan baru dengan Uni Eropa memasuki tahap penting baru di tengah perpecahan yang terus berlanjut di partai Konservatif yang dipimpinnya.
Menurut Ibu Lusi, intinya perwakilan Indonesia di London mengikuti dari dekat proses reshuffle kabinet Inggris yang masih berlangsung. Diakuinya, apa yang dilakukan PM Theresa May merupakan urusan domestik Inggris. Hal itu sepenuhnya menjadi urusan dalam negeri dari Pemerintahan PM May.
"Apapun hasilnya, Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas, yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI," ujarnya.
Perombakan kabinet Inggris juga dilakukan saat sang perdana menteri mencoba mengatur kembali kepemimpinannya untuk menghadapi kebangkitan partai oposisi, partai Buruh, yang melampaui ekspektasi, dan hampir kalah, dalam pemilu awal yang diserukan PM May musim panas lalu.
Dikutip Antara dari AFP, Partai Buruh mengawali tahun baru dengan menyerang upaya penanganan pemerintah terhadap isu layanan kesehatan dan kereta api yang tengah didera krisis. Perombakan diharapkan tidak akan mendorong pemecatan. Menteri Luar Negeri Boris Johnson, Menteri Keuangan Philip Hammond dan Menteri Brexit David Davis akan tetap menduduki jabatan masing-masing.
Baca Juga: Uskup Gereja Inggris: Mendukung Trump, Tak Sesuai Ajaran Kristen
Berita Terkait
-
Diplomat Inggris Diperkosa dan Dicekik sampai Tewas di Lebanon
-
Rencana Bom Bunuh Diri Target Theresa May Digagalkan
-
Perempuan Jilbab Dilarang Masuk, Restoran McDonald Minta Maaf
-
PM Inggris Kecam Presiden Trump yang Sebar Video Anti Muslim
-
Mantan Pelayan Kantin Parlemen Mengaku Dilecehkan 30 Wakil Rakyat
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus