Suara.com - Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris, tidak terganggu reshuffle kabinet negara itu, khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI.
Hal itu disampaikan Counsellor Fungsi Politik KBRI London, Andalusia Tribuana Tungga Dewi, terkait terjadinya reshuffell cabinet yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May.
PM Inggris Theresa May memulai perombakan kabinet, Senin (8/1) dalam upaya menegaskan otoritasnya setelah kehilangan suara mayoritas dan beberapa menteri akibat sederet skandal pada 2017. Perombakan yang diambil sebelum menghadapi babak perjuangan baru terkait isu Brexit.
Saat perundingan baru dengan Uni Eropa memasuki tahap penting baru di tengah perpecahan yang terus berlanjut di partai Konservatif yang dipimpinnya.
Menurut Ibu Lusi, intinya perwakilan Indonesia di London mengikuti dari dekat proses reshuffle kabinet Inggris yang masih berlangsung. Diakuinya, apa yang dilakukan PM Theresa May merupakan urusan domestik Inggris. Hal itu sepenuhnya menjadi urusan dalam negeri dari Pemerintahan PM May.
"Apapun hasilnya, Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas, yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI," ujarnya.
Perombakan kabinet Inggris juga dilakukan saat sang perdana menteri mencoba mengatur kembali kepemimpinannya untuk menghadapi kebangkitan partai oposisi, partai Buruh, yang melampaui ekspektasi, dan hampir kalah, dalam pemilu awal yang diserukan PM May musim panas lalu.
Dikutip Antara dari AFP, Partai Buruh mengawali tahun baru dengan menyerang upaya penanganan pemerintah terhadap isu layanan kesehatan dan kereta api yang tengah didera krisis. Perombakan diharapkan tidak akan mendorong pemecatan. Menteri Luar Negeri Boris Johnson, Menteri Keuangan Philip Hammond dan Menteri Brexit David Davis akan tetap menduduki jabatan masing-masing.
Baca Juga: Uskup Gereja Inggris: Mendukung Trump, Tak Sesuai Ajaran Kristen
Berita Terkait
-
Diplomat Inggris Diperkosa dan Dicekik sampai Tewas di Lebanon
-
Rencana Bom Bunuh Diri Target Theresa May Digagalkan
-
Perempuan Jilbab Dilarang Masuk, Restoran McDonald Minta Maaf
-
PM Inggris Kecam Presiden Trump yang Sebar Video Anti Muslim
-
Mantan Pelayan Kantin Parlemen Mengaku Dilecehkan 30 Wakil Rakyat
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden