Suara.com - Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris, tidak terganggu reshuffle kabinet negara itu, khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI.
Hal itu disampaikan Counsellor Fungsi Politik KBRI London, Andalusia Tribuana Tungga Dewi, terkait terjadinya reshuffell cabinet yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May.
PM Inggris Theresa May memulai perombakan kabinet, Senin (8/1) dalam upaya menegaskan otoritasnya setelah kehilangan suara mayoritas dan beberapa menteri akibat sederet skandal pada 2017. Perombakan yang diambil sebelum menghadapi babak perjuangan baru terkait isu Brexit.
Saat perundingan baru dengan Uni Eropa memasuki tahap penting baru di tengah perpecahan yang terus berlanjut di partai Konservatif yang dipimpinnya.
Menurut Ibu Lusi, intinya perwakilan Indonesia di London mengikuti dari dekat proses reshuffle kabinet Inggris yang masih berlangsung. Diakuinya, apa yang dilakukan PM Theresa May merupakan urusan domestik Inggris. Hal itu sepenuhnya menjadi urusan dalam negeri dari Pemerintahan PM May.
"Apapun hasilnya, Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas, yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI," ujarnya.
Perombakan kabinet Inggris juga dilakukan saat sang perdana menteri mencoba mengatur kembali kepemimpinannya untuk menghadapi kebangkitan partai oposisi, partai Buruh, yang melampaui ekspektasi, dan hampir kalah, dalam pemilu awal yang diserukan PM May musim panas lalu.
Dikutip Antara dari AFP, Partai Buruh mengawali tahun baru dengan menyerang upaya penanganan pemerintah terhadap isu layanan kesehatan dan kereta api yang tengah didera krisis. Perombakan diharapkan tidak akan mendorong pemecatan. Menteri Luar Negeri Boris Johnson, Menteri Keuangan Philip Hammond dan Menteri Brexit David Davis akan tetap menduduki jabatan masing-masing.
Baca Juga: Uskup Gereja Inggris: Mendukung Trump, Tak Sesuai Ajaran Kristen
Berita Terkait
-
Diplomat Inggris Diperkosa dan Dicekik sampai Tewas di Lebanon
-
Rencana Bom Bunuh Diri Target Theresa May Digagalkan
-
Perempuan Jilbab Dilarang Masuk, Restoran McDonald Minta Maaf
-
PM Inggris Kecam Presiden Trump yang Sebar Video Anti Muslim
-
Mantan Pelayan Kantin Parlemen Mengaku Dilecehkan 30 Wakil Rakyat
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut