Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas potensi kerawanan gangguan keamanan dalam Pilkada serentak 2018.
Kepolisian memetakan potensi tingkat kerawanan daerah yang menyelenggarakan Pilkada, mengingat pasangan calon kepala daerah telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.
"Kami sudah bisa melihat potensi potensi kerawanan, diantaranya misalnya dari latar belakang partai pendukung kami bisa lihat daerah mana yang rawan. Kedua, latar belakang paslon, apakah mungkin isu-isu yang sensitif akan keluar di sana," kata Tito usai audiensi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).
Menurut dia, jika selama proses Pilkada khususnya di masa kampanye tidak ada isu-isu yang provokatif dan negatif dinamika politik pemilihan kepala daerah akan berjalan aman dan lancar. Namun pihaknya juga melihat potensi gangguan keamanan yang muncul karena isu-isu sensitif.
"Kalau kami lihat partai-partai itu crosing, partai pendukung pemerintah, partai oposisi, banyak sekali calon-calonnya yang crossing. Dari sudut pandang polisi itu menguntungkan dari segi keamanan," ujar dia.
Sebab, lanjut dia, partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan calon kepala daerah sangat menentukan dinamika politik di Pilkada serentak nanti.
Artinya bila partai pendukung pemerintah berkoalisi dengan partai oposisi dalam mengusung pasangan calon di suatu daerah, maka Pilkada di daerah itu cenderung lebih aman.
"Kalau terjadi crossing, terjadi aliansi antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi, maka mereka bersinergi, daerah itu aman. Tapi kalau seandainya (partai) oposisi mencalonkan sendiri, pro pemerintah juga mencalonkan sendiri, maka bagi Polri perlu waspada di situ," kata dia.
Ke depan, kata Tito, pihaknya akan lebih intens rapat dan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menghadapi Pilkada Serentak. Khususnya setelah penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU nanti.
Baca Juga: Polisi Dilarang Foto Bareng Peserta Pilkada dan Unggah ke Medsos
Berita Terkait
-
Jelang Pilkada, Ketua MPR: Jangan Pakai Politik Uang dan Isu SARA
-
Kapolri Pimpin Serah Terima Jabatan Rotasi Pati Polri
-
Jelang Cek Kesehatan, Dedi Mulyadi Kelilingi Rumah Sakit
-
Jadi Cabub Tulungagung, Margiono Janji Non Aktif dari Ketum PWI
-
Pilkada Palangka Raya, PPP Usung Fairid Naparin-Umi Mastika
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam