Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas potensi kerawanan gangguan keamanan dalam Pilkada serentak 2018.
Kepolisian memetakan potensi tingkat kerawanan daerah yang menyelenggarakan Pilkada, mengingat pasangan calon kepala daerah telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.
"Kami sudah bisa melihat potensi potensi kerawanan, diantaranya misalnya dari latar belakang partai pendukung kami bisa lihat daerah mana yang rawan. Kedua, latar belakang paslon, apakah mungkin isu-isu yang sensitif akan keluar di sana," kata Tito usai audiensi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).
Menurut dia, jika selama proses Pilkada khususnya di masa kampanye tidak ada isu-isu yang provokatif dan negatif dinamika politik pemilihan kepala daerah akan berjalan aman dan lancar. Namun pihaknya juga melihat potensi gangguan keamanan yang muncul karena isu-isu sensitif.
"Kalau kami lihat partai-partai itu crosing, partai pendukung pemerintah, partai oposisi, banyak sekali calon-calonnya yang crossing. Dari sudut pandang polisi itu menguntungkan dari segi keamanan," ujar dia.
Sebab, lanjut dia, partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan calon kepala daerah sangat menentukan dinamika politik di Pilkada serentak nanti.
Artinya bila partai pendukung pemerintah berkoalisi dengan partai oposisi dalam mengusung pasangan calon di suatu daerah, maka Pilkada di daerah itu cenderung lebih aman.
"Kalau terjadi crossing, terjadi aliansi antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi, maka mereka bersinergi, daerah itu aman. Tapi kalau seandainya (partai) oposisi mencalonkan sendiri, pro pemerintah juga mencalonkan sendiri, maka bagi Polri perlu waspada di situ," kata dia.
Ke depan, kata Tito, pihaknya akan lebih intens rapat dan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menghadapi Pilkada Serentak. Khususnya setelah penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU nanti.
Baca Juga: Polisi Dilarang Foto Bareng Peserta Pilkada dan Unggah ke Medsos
Berita Terkait
-
Jelang Pilkada, Ketua MPR: Jangan Pakai Politik Uang dan Isu SARA
-
Kapolri Pimpin Serah Terima Jabatan Rotasi Pati Polri
-
Jelang Cek Kesehatan, Dedi Mulyadi Kelilingi Rumah Sakit
-
Jadi Cabub Tulungagung, Margiono Janji Non Aktif dari Ketum PWI
-
Pilkada Palangka Raya, PPP Usung Fairid Naparin-Umi Mastika
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Nekat Lawan Polisi Pakai Golok, Detik-detik Berdarah 2 Pemuda di Koja Didor di Tempat!
-
Eiger Bangun Kepercayaan Jangka Panjang dan Apresiasi Local Media Summit 2025
-
Teguh Ungkap Lemahnya Keamanan Siber: dari Ketergantungan pada Vendor dan Nasib Miris Peretas Etis
-
Tak Mau Pindah, Pedagang Pasar Burung Barito Disanksi SP1 Pemkot Jaksel
-
Bongkar Fakta Kuota Khusus Travel 'Abal-abal', KPK Usut soal Ini ke Asosiasi Biro Haji
-
Dominasi Total! Jawa Barat Sapu Bersih Apresiasi Night Local Media Summit 2025
-
Skandal Haji Kemenag: Travel 'Gelap' Bisa Dapat Jatah Kuota Khusus, Gimana Skenarionya?
-
Kemenkes Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG, Cegah Risiko Keracunan MBG
-
KPK Cecar Kabiro Humas Kemnaker Soal Aliran Uang Hasil Pemerasan K3
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia