Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Partai Golkar untuk menarik keputusan penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR dan menggantinya dengan sosok yang tidak mempunyai rekam jejak bermasalah.
"Prasyarat dasar pemilihan pengganti Setya Novanto adalah anggota bersangkutan tidak pernah disebut atau diduga terlibat dalam kasus korupsi dan kejahatan lainnya serta bukan pihak yang secara aktif merongrong upaya pemberantasan korupsi," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam rilis, Senin (15/1/2018).
Menurut dia, penunjukan Bambang Soesatyo justru menunjukkan Partai Golkar mengabaikan kebutuhan DPR akan pimpinan yang kredibel dan mengonfirmasi bahwa partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut tidak belajar dari kelengahan sebelumnya.
Ia mengingatkan, saat Partai Golkar menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR, sejumlah pihak memberikan peringatan akibat citra Setya Novanto yang buruk karena banyak disebut dan diduga terlibat kasus korupsi.
"Hasilnya, sepanjang Setya Novanto menjabat, banyak kontroversi yang dilakukan oleh Setya Novanto dan berdampak buruk pada citra DPR. Mulai dari kasus selfie dengan Donald Trump, kasus Papa Minta Saham, hingga terakhir menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. Rentetan kasus tersebut mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai sosok pilihan Partai Golkar," ucapnya.
ICW menyatakan, penunjukan Bambang yang juga duduk sebagai anggota pansus angket sangat bertolak belakang dengan keinginan Golkar untuk keluar dari pansus.
Ia mengingatkan bahwa Bambang Soesatyo pernah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2013.
LSM antikorupsi itu mengingatkan bahwa pada sisa waktu yang sempit serta di tengah sibuknya agenda politik legislatif dan elektoral, DPR mempunyai setumpuk pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah mengembalikan kepercayaan publik yang semakin rendah.
Bambang Soesatyo dilantik sebgai Ketua DPR RI pada Senin. Dalam pidato pertamanya sebagai Ketua DPR, Bambang mengatakan akan menjadikan DPR sebagai mitra yang bersahabat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Dalam waktu sisa yang tidak terlalu lama, saya juga akan berupaya memperkuat fungsi dasar DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran," kata Bambang saat pidato pertamanya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Isu Reshuffle Menguat, Sekjen Golkar: Kita Belum Dengar Info Yang Valid
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon
-
Jawaban Menpar Widiyanti Usai Diberi Nilai 50 Oleh Anggota DPR: Subjektif, Cuma Satu Orang
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo