Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Partai Golkar untuk menarik keputusan penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR dan menggantinya dengan sosok yang tidak mempunyai rekam jejak bermasalah.
"Prasyarat dasar pemilihan pengganti Setya Novanto adalah anggota bersangkutan tidak pernah disebut atau diduga terlibat dalam kasus korupsi dan kejahatan lainnya serta bukan pihak yang secara aktif merongrong upaya pemberantasan korupsi," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam rilis, Senin (15/1/2018).
Menurut dia, penunjukan Bambang Soesatyo justru menunjukkan Partai Golkar mengabaikan kebutuhan DPR akan pimpinan yang kredibel dan mengonfirmasi bahwa partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut tidak belajar dari kelengahan sebelumnya.
Ia mengingatkan, saat Partai Golkar menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR, sejumlah pihak memberikan peringatan akibat citra Setya Novanto yang buruk karena banyak disebut dan diduga terlibat kasus korupsi.
"Hasilnya, sepanjang Setya Novanto menjabat, banyak kontroversi yang dilakukan oleh Setya Novanto dan berdampak buruk pada citra DPR. Mulai dari kasus selfie dengan Donald Trump, kasus Papa Minta Saham, hingga terakhir menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. Rentetan kasus tersebut mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai sosok pilihan Partai Golkar," ucapnya.
ICW menyatakan, penunjukan Bambang yang juga duduk sebagai anggota pansus angket sangat bertolak belakang dengan keinginan Golkar untuk keluar dari pansus.
Ia mengingatkan bahwa Bambang Soesatyo pernah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2013.
LSM antikorupsi itu mengingatkan bahwa pada sisa waktu yang sempit serta di tengah sibuknya agenda politik legislatif dan elektoral, DPR mempunyai setumpuk pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah mengembalikan kepercayaan publik yang semakin rendah.
Bambang Soesatyo dilantik sebgai Ketua DPR RI pada Senin. Dalam pidato pertamanya sebagai Ketua DPR, Bambang mengatakan akan menjadikan DPR sebagai mitra yang bersahabat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Dalam waktu sisa yang tidak terlalu lama, saya juga akan berupaya memperkuat fungsi dasar DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran," kata Bambang saat pidato pertamanya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta. (Antara)
Berita Terkait
-
Gubernur Riau Terjaring OTT, Begini Reaksi Ketua DPR Puan Maharani
-
Bahlil 'Dihujat' di Medsos, Waketum Golkar Idrus Marham: Paradoks Demokrasi
-
Penyebar Meme Bikin Underbow Golkar Ngamuk, Bahlil Lahadalia Justru Santai: Sudahlah Saya Maafkan
-
'Harus Adil' Permintaan Khusus Golkar Jelang Sidang MKD yang Putuskan Nasib Adies Kadir
-
Bahlil Minta Relawan dan Organisasi Sayap Partai Golkar Setop Laporkan Akun Penyebar Meme
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
Terkini
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?
-
Said Didu Curiga Prabowo Cabut 'Taring' Purbaya di Kasus Utang Whoosh: Demi Apa?
-
Tragedi KKN UIN Walisongo: 6 Fakta Pilu Mahasiswa Terseret Arus Sungai Hingga Tewas
-
Uya Kuya Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Kini Aktif Lagi Sebagai Anggota DPR RI
-
Dendam Dipolisikan Kasus Narkoba, Carlos dkk Terancam Hukuman Mati Kasus Penembakan Husein
-
Sidang MKD: Adies Kadir Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Diaktifkan Kembali sebagai Anggota DPR
-
Kronologi Guru di Trenggalek Dihajar Keluarga Murid di Rumahnya, Berawal dari Sita HP Siswi di Kelas
-
Mendadak Putra Mahkota Raja Solo Nyatakan Naik Tahta Jadi PB XIV di Hadapan Jasad Sang Ayah
-
IKJ Minta Dukungan Dana Abadi Kebudayaan, Pramono Anung Siap Tindaklanjuti
-
PLN Perkuat Transformasi SDM di Forum HAPUA WG5 ke-13 untuk Dukung Transisi Energi Berkelanjutan