100 Hari Berkuasa, Ini 11 Kritik PDIP DKI Pada Anies - Sandiaga

"Kami dari kalangan wakil rakyat justru lebih mendukung setiap yang ber-KTP DKI digratiskan saja sekalian. Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya buat rakyat," kata dia.

9. Becak Dioperasikan Lagi

Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Anies menghidupkan becak sebagai angkutan lingkungan.

Meski direncanakan becak akan dijadikan angkutan lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan menilai hal itu tidak diperlukan. Karena sudah ada transportasi alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan megapolitan. Yaitu, sudah banyak bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang menjadi angkutan lingkungan, lalu Qute yang menggantikan bemo. Serta dibantu oleh transportasi ojek berbasis aplikasi.

10. Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Gembong menilai Anies dan Sandiaga harus perlu banyak belajar soal pengelolaan pemerintahan agar dapat menghargai keputusan pemerintah mengenai sertifikat HGB yang telah diterbitkan.

"Bahwa HGB itu muncul karena ada rekomendasi dari pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta. Kalaupun ingin mencabut, Anies-Sandi mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN sesuai dengan janjinya ketika paripurna perdana," kata Gembong.

11. Ok Oce Tak Berpihak Pada Pelaku UMKM

Program unggulan Anies dan Sandiaga soal Ok Oce dinilai tidak konsisten karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.

"Selama masa kampanye, Sandi berkomitmen memberikan modal khusus bagi para peserta tanpa jaminan apapun. Namun ia kemudian meralat pernyataannya. Sandi mengatakan kalau ia dan Anies tidak pernah berjanji memberikan modal," kata Gembong.