Suara.com - Jumat pagi, usai Presiden Joko Widodo pidato tentang perkembangan dunia dan tantangan dunia pendidikan di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Zaadit Taqwa yang berada di tengah acara, tiba-tiba berdiri.
Lalu, Zaadit mengacungkan buku berwarna kuning --- belakangan disebut sebagai kartu kuning -- tinggi-tinggi. Paspampres sampai cepat-cepat bergerak dengan membawanya keluar dari ruangan.
Sontak, aksi di tengah acara Dies Natalis ke 68 UI itu menjadi sorotan. Aksi Zaadit dimaksudkan sebagai ekspresi kritik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.
Peristiwa itu rupanya menginspirasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Di acara Musyawarah Kerja Nasional 1 KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018), ketika tengah berpidato, Fahri tiba-tiba mengambil kartu merah dari dalam jas. Kartu ini juga ditujukan kepada pemerintahan Jokowi.
Suasana menjadi ramai. Di acara itu juga ada Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon .
Usai pidato, Fahri diwawancara para wartawan mengenai peristiwa menghebohkan barusan.
"Waktu anak-anak UI keluarkan kartu itu, itu seperti komando juga buat kita. Untuk mengingatkan pemerintah dengan metode mahasiswa, gitu loh, ya. Kaum pergerakan mahasiswa."
"Yang lain kan kuning, kalau saya kebetulan yang ada itu merah. Jadi jaya kasih kartu merah." Fahri tersenyum.
Makna kartu merah yang dikeluarkan Fahri yaitu kritik terhadap perjalanan pemerintah agar senantiasa mengevaluasi diri.
"Intinya gini, Indonesia ini harus secara terus-menerus mengevaluasi perjalanan dirinya secara radikal secara mendalam, kita ini on the right track atau tidak."
Peneliti politik Populi Center Usep S. Achyar mengatakan kritik dalam konteks demokrasi memang harus ada karena itu baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Tapi kritik seperti apa, yang kemudian menjadi lebih produktif dan konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan hanya sekedar kritik yang hanya didasarkan pada suka dan tidak suka, apalagi kepentingan kelompok tertentu," kata Usep kepada Suara.com.
Usep yang juga seorang dosen itu mengatakan mahasiswa memang harus kritis, tetapi tentu saja harus disertai dengan data-data yang jelas dan mendasar.
Tapi, Usep mengakui kritik seperti yang ditunjukkan mahasiswa UI itu terbilang efektif, terlepas caranya yang kurang tepat dan isu yang mereka angkat masih debatable.
"Cuma kan akhirnya masyarakat jadi terbelah, kalau saya lihat begitu. Menjadi pro kontra. Apalagi dalam konteks politik, ini kan digoreng bagi yang tidak suka. Digoreng jadi peluru untuk menyerang pemerintah yang saat ini."
Tag
Berita Terkait
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
KPK 'Bidik' Wagub Riau SF Hariyanto, Dugaan Korupsi Proyek PUPR Makin Panas
-
Viral! Gubernur Riau Kena OTT KPK, Wagub SF Hariyanto Banjir Ucapan Selamat
-
Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Teken PJBTL 1.800 MVA di Jawa Barat dan Jawa Tengah
-
Aktif Lagi di DPR, Tangis Haru Adies Kadir dan Uya Kuya Pecah Usai MKD Nyatakan Tak Langgar Etik
-
Pasrah Gaji DPR Disetop 6 Bulan usai Sebut Rakyat Tolol, Hukuman MKD Bikin Ahmad Sahroni Kapok?