Suara.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyayangkan Oesman Sapta Odang mundur sebagai Wakil Ketua MPR. Oesman satu-satunya perwakilan DPD yang duduk di pimpinan MPR.
"Sesungguhnya kami menyayangkan kalau kemudian beliau tinggalkan kami. Inginnya kami mau beliau itu tetap dengan kami di pimpinan MPR," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Hidayat mengaku baru mendengar kabar bahwa Oesman undur diri dari jabatan Wakil Ketua MPR tadi pagi.
Hidayat menghargai keputusan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat. Oesman dinilai punya kedekatan personal dengan semua pimpinan MPR.
"Tetapi kami juga memahami bahwa ada keputusan di DPD untuk menjadikan dia sebagai Ketua DPD. Dan posisi Oesman di MPR utusan dari DPD. Dulu ketika pemilihan pimpinan MPR, itu pun unsurnya memang 4 dari DPR dan satu dari DPD. Beliau dari DPD," ujar Hidayat.
Sejak dilantik sebagai Ketua DPD, posisi Oesman sebagai Wakil Ketua MPR tidak pernah dipersoalkan. Sebab, tidak ada aturan melarang Ketua DPD rangkap jabatan dengan pimpinan MPR.
"Yang ada adalah larangan jabatan untuk anggota MPR. Ini memang yang harus diperbaiki nanti dalam UU MD3," tutur Hidayat.
Kala itu, rangkap jabatan Oesman dikembalikan ke internal DPD, apakah dia akan tetap menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ataukah diganti oleh anggota DPD lainnya.
"Nah kalau kemudian DPD membuat keputusan baru dengan membuat pilihannya sebagai ketua DPD dan nanti akan menyampaikan keputusan mereka terkait dengan yang menggantikan beliau sebagai pimpinan MPR, saya kira pimpinan MPR akan menerima apa yang diputuskan oleh DPD," tutur Hidayat.
Baca Juga: Kocak, Oesman Sapta Odang Keceplosan Sebut Namanya
"Dan mungkin juga berbarengan apa yang diputuskan oleh UU MD3 untuk penambahan MPR. Mungkin itu bareng-bareng," tambah Hidayat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO