Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan anggaran untuk normalisasi atau pembuatan tanggul beton di sepanjang sungai tengah disiapkan.
Proyek normalisasi ini akan kembali dilakukan Pemprov DKI era Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
"Anggaran nggak kurang, kami tinggal sepakat jumlahnya berapa yang sudah di aprais, kami nggak ada masalah, itu bisa kita eksekusi," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Sandiaga menjelaskan, persoalan banjir di Jakarta harus bisa diatasi. Salah satu caranya dengan program normalisasi sungai.
"Itu non negotiable, kami harus danai, pemprov harus merogoh kocek dan kami harus invest di situ. Kalau saya melihatnya sih investasi untuk memastikan kota ini liftable dan sustuinable," kata Sandiaga.
Selain itu, Pemerintah Jakarta juga tengah menyiapkan rumah susun sederhana sewa untuk menampung warga bantaran sungai yang nantinya direlokasi.
Sandiaga mengkalim pemerintah DKI tidak ada masalah dengan Rusunawa, hanya saja letaknya tidak berada pada tempat yang strategis.
"Karena bukan kurang rusunnya, tapi kurang daripada akomodasi yang dekat dengan tempat mereka tinggal sekarang," kata Sandiaga.
Politikus Partai Gerindra ini menilai rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur, yang dibangun era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) paling bagus. Ia ingin ada rusun yang letaknya bisa strategis.
Pemerintah DKI, kata Sandiaga, juga akan mengantisipasi terjadinya sengketa hukum dalam menjalankan proyek normalisasi sungai. Ia berharap untuk kepentingan umum semua pihak diharapkan bisa mengerti, khususnya warga yang lena proyek tersebut.
"Ada Undang-undang nomor 2 tahun 2012 kalau tidak salah yang memberikan keluluasn jika ini proyek yang sangat berpengaruh kepada kepemtingan umum, dan negara hadir di sana," kata Sandiaga.
"Sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, tapi lahannya langsung bisa diserahkan ke pemerintah untuk dibangun infrastrukturnya," Sandiaga menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan, Kadis SDA: Bisa Tekan Risiko Banjir 40 Persen
-
PU Kebut Normalisasi Sungai Aek Doras, Upaya Redam Ancaman Banjir di Sibolga
-
Normalisasi Ciliwung Dikebut, Pramono Pastikan Relokasi dan Pembebasan Lahan Segera Berjalan
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Prabowo Saksikan 10 MoU RIKorea Selatan, Perkuat Kemitraan Strategis
-
Akhirnya Israel Khianati AS, Stok Rudal Tomahawk Makin Sedikit
-
WFH ASN Setiap Jumat, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Jadi Ajang 'Long Weekend'
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?