Suara.com - Bupati Ngada, yang juga menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasangan Marianus-Emelia Nomleni tersebut diuaung oleh PKb dan PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Marianus Sae yang terjerat korupsi sudah tidak diharapkan lagi oleh PDIP. Katanya, fokus PDIP kedepan adalah bagaiamana cara memenangkan Emilia Nomleni.
"Maka yang kami sosialisasikan adalah Ibu Emi. Perempuan itu mampu menjadi harapan lebih baik, dalam persoalan gizi bagi balita," kata Hasto di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).
Saat ini, partai yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri ini tidak bisa mencabut dukungan terhadap Marianus Sae. Pasalnya KPU dalam peraturannya apabila calon tersebut sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada serentak. Maka partai politik tidak bisa melakukan penarikan dukungan.
"PDIP terkendala dengan UU, jadi PDIP akan sosialisasikan Bu Emi," katanya.
Sebelumnya, Marianus Sae berpasangan dengan Emilia J Nomleni sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam Pilkada serentak 2018.Pasangan ini sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah NTT dan mendapat nimor urut dua.
Sebelumnya, Marianus menetapakb Marianus sebagai tersangka bersama Wilhemus Iwan Ulumbu yang merupakan Direktur PT Sinar 99 Permai. Dia diduga menjadi pihak pemberi hadiah kepada Marianus terkait proyek-proyek di Ngada.
Keduanya jadi tersangka usai diciduk KPK dalam OTT pada Minggu (11/2/2018). Mereka diamankan bersama tiga orang lainnya di tiga lokasi berbeda. Marianus diduga menerima hadiah Rp4,1 miliar dari Wilhelmus. Sebagai gantinya, Marianus menjanjikan sejumlah proyek di Ngada kepada Wilhelmus.
Baca Juga: Kecelakaan di Bogor, Truk Molen Timpa Angkot, 2 Tewas
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO