Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa TNI selalu siap mendukung dan membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengamanan dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
"Kita siap membantu apabila masuk ke wilayah rawan konflik dan terpencil dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan dan kelancaran tugas Bawaslu. TNI selalu siap membantu, kalau itu untuk kepentingan dan keselamatan bangsa," kata Panglima TNI saat menerima kunjungan Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor Panglima TNI, Merdeka Barat, Jakarta, Senin (19/2/2018).
Dikatakannya, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara.
"TNI tetap berkomitmen dan menjunjung tinggi netralitas, hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini.
Abhan mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berkenan menerima audiensi dan silaturahmi sekaligus menyampaikan hal-hal penting terkait pelaksanaan pengawasan Pilkada, Pileg dan Pemilu.
Dalam audiensinya, Abhan menyampaikan bahwa tahapan Pilkada sudah berjalan dan kampanye sudah dimulai 15 Februari hingga 26 Juni 2018.
Menurut dia, ditengah pelaksanaan tahapan kampanye ada potensi kerawanan di beberapa daerah.
"Kami sudah mengantisipasi hal tersebut melalui koordinasi secara terus-menerus dengan jajaran TNI dan Polri," kata Abhan.
Abhan juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu pada acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas.
Baca Juga: Imlek, TNI dan Polri Ketat Jaga Vihara Tertua di Petak Sembilan
"Kehadiran Panglima TNI memberikan dampak positif kepada publik untuk bersama-sama menciptakan setiap tahapan kampanye Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan SARA," katanya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI atas komitmen TNI yang menjunjung tinggi netralitas, termasuk anggota TNI yang ikut kontestasi dalam Pilkada harus mengundurkan diri.
Dalam kesempatan itu, Abhan juga melaporkan kepada Panglima TNI bahwa jajaran Bawaslu akan banyak berkoordinasi dengan aparat TNI di wilayah tentang bantuan transportasi, khususnya yang sulit dijangkau seperti daerah-daerah rawan dan terpencil di wilayah Indonesia.
"Mohon bantuan TNI terkait pengamanan dan keamanan, khususnya menghadapi berbagai dinamika situasi dalam proses Pilkada, Pileg dan Pilpres yang akan datang," harapnya. [Antara]
Berita Terkait
-
LPSK Ajukan Restitusi Rp1,6 Miliar untuk Keluarga Prada Lucky yang Tewas Dianiaya Senior
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Diduga Serang Petugas dan TNI, 15 WNA China Dilaporkan PT SRM ke Polda Kalbar
-
Imigrasi Ketapang Periksa 15 WNA China Usai Insiden Penyerangan di Tambang Emas PT SRM
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan