Di Semarang, PSI Gelar Donasi untuk Pendanaan Partai

Suara.com - Di Kota Semarang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai menggalang donasi untuk pendanaan partai. Menerapkan sistem saweran, para donatur diberikan Kartu Sakti (Kartu Solidaritas Anti Korupi dan Anti Intoleransi), sebagai wujud donasi.

"Ini program nasional PSI, Kartu Sakti, publik bisa menyumbang ke PSI mulai dari Rp.25 ribu, 100 ribu dan jumlah lainnya. Dan sudah dimulai inisiasi di berbagai daerah," kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, Minggu (25/2), di Semarang.

Selama tiga hari di Semarang (23-25/2), dengan Kartu Sakti itu, pihaknya mampu menargetkan penggalangan donasi sebesar Rp.1 triliyun secara nasional. Dana itu akan dimanfaatkan untuk mendukung operaional dan kampanye para calon legislatif dari PSI di seluruh Indonesia pada Pileg dan Pilpres 2019, tanpa perlu memberi mahar politik.

"Kita bisa, optimis lah, kan ada masyarakat kelas menengah di Indoensia saat ini 141 juta orang, kalau ada satu juta orang saja menyumbang Rp.1 juta, maka sudah terkumpul Rp.1 triliyun rupiah," terang Grace.

Disampaikan Grace, bukan tanpa alasan pihaknya mengeluarkan Kartu Sakti. Pasalnya, setiap ada tahun politik maka mahar politik menjadi polemik dalam pendanaan partai yang tidak jelas untuk pencalonan dan kampanye.

"Ada nggak transparasi pendanaan partai dan kampanye? Gak ada, sehingga praktik korupsi menjadi ladang subur bagi anggota legislatif, karena harus mengembalikan pengganti modal yang dikeluarkan saat kampanye," terangnya.

Bagi siapa saja yang ingin berdonasi, Kartu Sakti bisa mudah didapat via online yang ada di website PSI. Adapun secara offline pada saat roadshow PSI di daerah.

"Kader sudah dibekali tools video jadi tak usah repot menjelaskan, tinggal melenyapkan aja pada para donatur. Kita juga share via WA sehingga mudah bisa langsung aplikasi di link via HP," katanya.

Beberapa kota sudah disambangi selama event donasi dengan Kartu Sakti seperti di Jakarta, Madiun, Semarang, Bali, Makassar, dan lainnya. (Ambar Adi Winarso)

Baca Juga: Politisi PSI Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK