Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, yang menuding Presiden Joko Widodo melakukan pembohongan, tidak berdasar.
"Saya menilai bahwa sebagai politisi senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asal bunyi saja," ujar Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka Rahmaningtiyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya mengatakan agenda pembagian sertifikat tanah di daerah, yang dilakukan Presiden Jokowi, merupakan program pembohongan.
Pernyataan itu disampaikan Amien Rais saat menjadi pembicara salah satu diskusi di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (18/3/2018) lalu.
Danik kemudian mengatakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2015 hingga 2017 telah terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria.
"Merujuk pada data KPA itu, rakyat kecil akan rentan jadi korban tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti legal atas lahan yang dimiliki. Rakyat juga cenderung mudah kalah dalam sengketa lahan karena tidak punya 'bargaining position', khususnya apabila bersengketa dengan perusahaan besar," kata Danik.
Terkait dengan persoalan itu, program pembagian sertifikat tanah menjadi sesuatu yang dibutuhkan rakyat.
"Program ini sangat progresif. Tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan," kata Danik.
Melihat banyaknya manfaat program pembagian sertifikat tanah itu, ia berharap Amien Rais, yang juga dikenal sebagai tokoh reformasi nasional, ke depannya lebih arif dan bijak dalam menyampaikan kritiknya.
Baca Juga: Luhut Mau Cari 'Dosa' Amien Rais, Istana: Tak Wakili Sikap Jokowi
"Perbedaan pandangan tentu diperlukan dalam mengoreksi dan memperkaya tawaran alternatif kebijakan pemerintah. Namun, tentunya pandangan tersebut perlu menjadi masukan yang konstruktif," kata Danik. [Antara]
Berita Terkait
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
Heboh 'Tembok Ratapan Solo' Muncul di Google Maps, Ternyata Berlokasi di Kediaman Jokowi
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Jokowi Setuju UU KPK Lama, Pengamat: Sikap Politisi yang Cari Aman!
-
Prabowo Bakal Hadir di BoP AS, FPI Sampaikan Peringatan ke Pemerintah
-
Tak Hadir Hari Ini, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya di Kasus Suap DJKA
-
Transaksi Narkoba Subuh Digagalkan, Polda Metro Jaya Sita 738 Butir Ekstasi Asal Lampung
-
Tolak Penetapan UMSK 2026, Ribuan Buruh Jawa Barat Gelar Aksi di PTUN Bandung
-
Debat Panas di DPR, Dasco Pasang Badan Demi Bantuan Diaspora Masuk ke Aceh
-
Update Pascabencana Sumatra, Menkes: 8.850 Rumah Tenaga Kesehatan Terdampak Butuh Renovasi Segera
-
Ramadan Geser Jam Macet, Polda Metro Prediksi Lonjakan Sore Lebih Awal
-
5 Fakta Heboh Rumah Jokowi Dilabeli 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps
-
DPR Dukung Larangan Sweeping Rumah Makan Selama Ramadan