Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, akhirnya bersuara soal tudingan terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto, bahwa dirinya menerima aliran dana rasywah tersebut senilai USD500 ribu.
"Saya juga baru mendengar apa yang disampaikan oleh Pak SN kemarin, apa yang disampaikan dia itu tidak benar, tidak ada dasarnya," kata Puan di kantor Kemenko PMK seperti diwartakan Antara, Jumat (23/3/2018).
Dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3), mantan ketua DPR Setya Novanto menyebutkan dirinya menerima informasi ada dana e-KTP mengalir kepada Puan.
Selain Puan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lainnya, Pramono Anung, juga mendapat uang “bancakan” proyek itu senilai sama.
Puan menekankan tidak pernah membicarakan proyek e-KTP dengan Setnov maupun yang lain, saat dirinya menjadi Ketua Fraksi PDIP DPR periode 2009-2014.
"Sama sekali tidak pernah, saya tidak pernah bicara e-KTP. Bukan hanya dengan Pak Oka, dengan Pak SN dan lain-lain saya juga tidak pernah bicara, juga dengan nama-nama yang disebutkan kemarin saya juga tidak kenal," kata Puan.
Namun, Puan mengakui bahwa dirinya mengenal sosok Made Oka Masagung sebagai rekan keluarga.
"Saya kenal dengan Pak Made Oka, karena kebetulan beliau adalah teman keluarga Bung Karno di mana bapak dan ibunya, Pa Made Oka itu, adalah teman baik dari Bung Karno," kata Puan.
Meski membantah, Puan mengakui mendukung proses hukum mengenai patgulipat proyek e-KTP yang sedang berjalan.
Baca Juga: Kecap dalam Ragam Kuliner Indonesia
"Ini merupakan masalah hukum, tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada, bukan katanya-katanya," tutur Puan.
Berita Terkait
-
Novel Sukses Jalani Operasi Tahap 2, Ada Perdarahan di Mata Kiri
-
Dokter Bimanesh Disebut Mau 'Pasang Badan' Demi Setya Novanto
-
Akankah 'Nyanyian' Novanto 'Menggoyang' Koalisi Jokowi?
-
Jokowi: Silakan KPK Proses Puan Maharani dan Pramono Anung
-
Setnov Belum Masuk RS, Fredrich Yunadi Sudah Minta Bantal Selimut
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo