Akankah 'Nyanyian' Novanto 'Menggoyang' Koalisi Jokowi?

Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini menjadi terdakwa kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Setya Novanto 'menyentil' partai utama pengusung Presiden Joko Widodo, yakni PDI Perjuangan. Novanto tak disangka, menyebut 'putri mahkota' Partai Berlambang Banteng, Puan Maharani ikut menerima aliran dana E-KTP.

Tak cukup hanya Puan, yang saat ini duduk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Novanto juga sebut nama Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dalam kasus yang sama. Kedua politikus PDIP, katanya masing-masing menerima 500 Ribu USD.

Apakah "nyanyian" Novanto ini akan mempengaruhi dukungan Golkar dan partai lain kepada Jokowi di Pilpres 2019?

Plt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali menjawab, tidak! Menurutnya, komitmen semua partai pendukung Jokowi dilandasi kepentingan yang sama, yakni sama-sama memiliki misi kebangsaan. Bagi dia, "nyanyian" Novanto cuma dinamika yang biasa terjadi di dunia politik.

"Politik itu sangat dinamis dan masing-masing partai politik ada posisi yang ingin di capai, nah yang mengikat kita itu soal platform dan misi kebangsaan kita sama dan tidak terpengaruh oleh siapa-siapa dan dinamikanya itu biasa. Tapi kalau platformnya berbeda, misi kebangsaan berbeda, itu sangat rawan," kata Zainudin di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Ketua Komisi II DPR itu, memastikan dukungan Golkar kepada Jokowi tak akan berkurang sedikitpun. Apalagi, Golkar merupakan partai politik yang pertama kali deklarasi mengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Keputusan Golkar jagokan Jokowi di Pilpres 2019 adalah keputusan yang diambil secara institusional yang tak mudah dirubah.

"Sejarah mengatakan orang yang pertama menyatakan mendukung Jokowi itu Golkar di Mei 2016 pada saat Munaslub di Bali. Kemudian ditekankan kembali di Rampimnas saat Ketua Umum Setya Novanto," ujar Zainudin.

"Jadi keputusan institusional sangat sulit dirubah kondisi konstitusional. Kalau pun harus dirubah, itu harus merubah hasil putusan (Rapimnas, dan Munaslub)," tambah Zainudin.

Zainudin menggaransikan, koalisi partai pendukung Jokowi yang telah terbangun, tidak akan tercerai berai hanya gara-gara "nyanyian" Novanto yang samasekali tidak mengenakkan bagi PDIP.

Ia berkeyakinan, Pada Pilpres 2019 mendatang, penantang Jokowi tak akan lebih dari satu pasangan calon. Jadi besar kemungkinannya, Pilpres 2019 hanya satu putaran.

"Oh iya, kita tetap solid, karena hasil survie Pak Jokowi ini masih unggul. Saya pernah mengatakan tidak akan lebih dari dua pasangan di Pilpres 2019, itu saya mempuyai keyakinan, karena kelompok yang ada di DPR tidak akan jauh dengan apa yang akan ada di Pilpres 2019," kata Zainudin.