Suara.com - Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu serukan perang terhadap kelompok separatis dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Seruan itu mengingat, OPM kembali berulah dengan menyerang aparat keamanan dan membakar sejumlah fasilitas umum di Desa Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua pada Sabtu (24/3/2018).
Menanggapi seruan Menhan, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Hanafi Rais mengatakan, pernyataan Ryamizard tak semata-mata perang dalam arti genjatan senjata. Perang di era kekinian bisa terjadi dengan cara apapun, termasuk juga perang informasi.
Namun demikian, ia mengaku bahwa seruan Ryamizard untuk berperang melawan separatisme harus disikapi serius.
"Kalau yang muncul itu redaksinya adalah ajakan perang, itu kita juga harus memahami bahwa bukan perang fisik saja ya, menggunakan alutsista, lantas senjata. Tapi juga misalnya yang cukup penting, urgent itu adalah perang informasi," kata Hanafi di Jakarta, Jumat (30/3/ 2018).
Hanafi menjelaskan, sejuah ini OPM lebih banyak melakukan propaganda isu dan informasi di sejumlah forum internasional. Propaganda ini yang mesti dilawan, agar OPM tidak lagi mendapat kepercayaan dari negara lain. Sebab, OPM sejauh ini banyak memproduksi informasi bohong atau tidak benar di forum-forum Internasional.
"Nah ini kan akan lebih tepat kalau kemudian kita melakukan perang informasi untuk melakukan counter terhadap isu-isu yang dimunculkan oleh gerakan separatis itu," ujar Hanafi.
"Jadi saya kira sebagai tentara, pak Menhan tentu pasti punya persiapan yang lebih matang, dan saya lebih senang memaknai ajakakan perang ini tidak hanya yang sifatnya militer tapi juga perang informasi dan perang nonfisik yang lain, karena itu sesuai dengan era sekarang," Hanafi menambahkan.
Namun demikian, jika dilihat dari perbuatannya, Hanafi menilai OPM tak lagi bisa dibiarkan. Mereka mesti dihadapi agar tidak semakin berulah dan membuat kekacauan.
"Kalau memang ternyata OPM sudah memulai kontak fisik pakai senjata, tentu harus dihadapi, dan itu tidak bisa kita membiarkan saja, nanti bisa meluas," kata Hanafi
Berita Terkait
-
Pesawat TNI AL Bonanza G36 Crash Landing di Juanda, Awak Selamat dan Hanya Alami Kerusakan Ringan
-
Terungkap! TNI AL Gagalkan Penyelundupan 445 Lembar Kulit Ular Piton di Bakauheni
-
Breaking News! Pesawat Bonanza TNI AL Dikabarkan Kecelakaan di Runway Bandara Juanda
-
Ketua Komisi II DPR RI Tak Setuju Usulan Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Izinkan Kami Nanti...
-
Purbaya Gandeng TNI-Polisi Lawan Beking Pengemplang Pajak-Cukai hingga Rokok Ilegal
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja