Suara.com - Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan sedikitnya 134 ribu lemba Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), khusus untuk warga yang menganut aliran kepercayaan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia yang terdata oleh pemerintah.
"138 ribu sekian, dari 187 (kelompok penghayat kepercayaan) yang berada di 13 provinsi. Ini data dari Kemendikbud. Kalau enam agama yan sah ada di Depag. Misal kalau Islam itu ada 225 juta," ujar Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).
Menurut Tjahjo, kelompok penghayat terbanyak berada di Jawa Barat, salah satunya Sunda Wiwitan.
Tjahjo mengimbau pada kelompok penghayat kepercaya dan warga yang belum memiliki e-KTP untuk segera membuat identitas.
"Kami mengimbau seluruh WN tanpa melihat agamanya apa, aliran kepercayaannya apa. Segera punya e-KTP," kata dia.
Ia menegaskan, tidak ada desain baru e-KTP khusus untuk kelompok penghayat kepercaya. Desain e-KTP, sama dengan yang sudah ada saat ini.
"Begini, sekarang kebanyakan ‘agama/kepercayaan’. Yang agama sah ditulis Islam, Kristen, Hindu, Budha. Kepercayaan kan ditulis apa. Tapi enam agama tadi mengatakan kalau ditulis ‘agama/kepercayaan’, agama itu bukan kepercayaan dan kepercayaan itu bukan agama," jelasnya.
"Tapi juga ada aliran kepercayaan yang mengatakan bahwa kepercayaan itu adalah agama dan keyakinan. Ini masalah administrasi, bahwa pemerintah wajib melindungi seluruh WNI apakah yang beragama atau berkepercayaan, yang penting punya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja," jelas Tjahjo.
Baca Juga: Buru Pengedar Miras Oplosan, Polda Metro Bentuk Satgas Khusus
Tetapi, proses pembuatan e-KTP khusus untuk kelompok penghayat kepercaya baru akan dilakukan setelah Pilkada serentak 2018 selesai.
"Setelah pilkada. Toh yang aliran sebagian besar sudah ada KTP tapi kosong. Kami jemput bola di Badui A dan B itu dikosongkan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!