Suara.com - “…Cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan kaumnya,” tutur Sukmawati mengakhiri deklamasi puisinya, “Ibu Indonesia”, Rabu pekan lalu. Hadirin riuh, bertepuk tangan, menghormati puisi dan anak keempat Bung Karno dari istri ketiganya, Fatmawati.
Tak sampai sepekan setelah dideklamasikan, keriuhan orang-orang mengenai puisi Sukma semakin melenting nyaring. Tapi, keramaian tak lagi tentang penghormatan, melainkan kecaman.
Puisi Sukma dianggap menistakan agama Islam.
Aku tak tahu Syariat Islam//Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah//Lebih cantik dari cadar dirimu. Aku tak tahu syariat Islam//Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok//Lebih merdu dari alunan azan mu.
Dua larik dari dua bait puisi gubahan Sukma itulah yang dipersoalkan sejumlah orang. Setelah puas berpolemik di media massa sejak Senin (2/4) awal pekan ini, kelompok yang berseteru melapor ke polisi.
Sukma buru-buru meminta maaf. Sembari menangis, ia mengajukan permintaan maaf kepada publik dalam konferensi pers yang dihelat di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).
Selang sehari, Sukma bersafari menemui sejumlah tokoh, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma’ruf Amin. Ia sampai-sampai mencium tangan sang kiai, demi menyatakan kesungguhannya meminta maaf.
Namun, bagi Rahmad, air mata Sukma tak lebih dari “air mata buaya”. Karenanya, Sukma juga dianggap tak bersungguh-sungguh menyesal dan meminta maaf. Alhasil, Rahmad bertekad melanjutkan proses hukum untuk menjera Sukma.
“Meski ‘Bu Suk’ (Sukmawati) sudah memohon maaf dan sudah menangis, dalam tanda kutip air mata buaya, permohonan maaf akan kami terima, tetapi proses hukum tetap jalan. Perlu diingat, permohonan maaf tidak akan menghentikan proses hukum yang akan kami tempuh," tukas Rahmad Imron yang mengampu diri sebagai Ketua FUIB di Bareskrim Polri guna melaporkan Sukma, Kamis (5/4).
Baca Juga: Pekerja BKI Di-PHK Tanpa Pesangon, Rini Diminta Turun Tangan
Esoknya, Jumat (6/4), ribuan orang menggelar aksi protes dan menolak puisi Sukmawati di depan kantor Bareskrim Mabes Polri.
Jauh sebelum puisi Sukmawati menjadi polemik, dunia kesusasteraan Indonesia lebih dulu dikejutkan oleh sejumlah karya yang dianggap anti-Islam.
Berita Terkait
-
Pingsan, 23 Pendemo Anti Puisi Sukmawati Langsung Dikasih Makan
-
GP Ansor Cabut Laporan Polisi soal Puisi Sukmawati Soekarnoputri
-
Massa Anti Puisi Sukmawati Gelar Demonstrasi di Bareskrim Polri
-
6.500 Polisi dan Tentara Jaga Demo 'Puisi Sukmawati' di Bareskrim
-
Diperiksa Kasus Sukmawati, Pelapor Sebut Nama Menteri Susi
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger