Suara.com - Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menilai ada yang salah dalam sistem pangan yang berjalan di Indonesia.
Ia mengatakan jika kebutuhan pangan harus di verifakasi. Dan yang harus ditanamkan yang pertama ialah mengambil kebijakan yang harus betul-betul dipahami.
"Bahwa ini masalah serius, negara bisa bangkrut karena kebijakan pangan yang salah. Bangkrut dalam artian devisit terus negara kita," ujar Sandra di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).
Yang penting, lanjut dia, dari kunjungan Prof. Dr. Hilal Elver tersebut, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap akar masalah pangan di Indonesia.
Jangan hanya karena kurang impor akan tetapi lebih melihat akar masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.
"Lebih konferhensif jangka panjang, berkaitan dengan lingkungan hidup, aspek HAM, aspek ekonomi nasional dan sebagainya," kata Sandra.
Komas HAM sendiri berharap jika pemerintah memberikan perhatian lebih serius dalam konteks kebijakan pangan kemudian melihat dengan hubungan yang lain.
"Sektoral, misalnya, jangan hanya berpikir produksivitas pertanian saja, tapi memajukan sumber pangan lokal yang lain," katanya.
Ia mengatakan jika pemerintah serius dari dulu, seharusnya kasus gizi buruk yang terjadi di Asmat lalu itu tidak terjadi.
"Nggak ada orang mati kelaparan di tanah yang begitu, meski memang Papua tidak terlalu subur," sambung Sandra.
Ia juga mengatakan jika mindset masyarakat mengenai pangan harus diubah total. Artinya, masyarakat harus melihat pangan yang betul-betul pangan bukan hanya beras, kedua evaluasi gandum juga sangat perlu dilakukan.
Selain itu, tuturnya, sebagai negara bukan penghasil gandum seharusnya pemerintah mengevaluasi total apakah bijak jika Indoneska terus mempromosikan pangan yang tidak bisa dihasilkan sendiri, bahkan memjadi impor terbesar.
"Yang lebih gila lagi garam, masa kita impor. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang dunia, trus kita impor garam," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Zulhas Dorong Pesantren Dirikan Koperasi Desa, Jadikan Pusat Ekonomi Umat
-
Bansos Beras Lanjut, 18 Juta Keluarga Dapat Beras 10 Kg pada Oktober-November
-
Dulu Joao Mota Ngeluh, Ternyata Kini Agrinas Pangan Nusantara Sudah Punya Anggaran
-
Belum Resmi Mundur, Joao Mota Masih Jadi Bos Agrinas Pangan Nusantara
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!