Suara.com - Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menilai ada yang salah dalam sistem pangan yang berjalan di Indonesia.
Ia mengatakan jika kebutuhan pangan harus di verifakasi. Dan yang harus ditanamkan yang pertama ialah mengambil kebijakan yang harus betul-betul dipahami.
"Bahwa ini masalah serius, negara bisa bangkrut karena kebijakan pangan yang salah. Bangkrut dalam artian devisit terus negara kita," ujar Sandra di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).
Yang penting, lanjut dia, dari kunjungan Prof. Dr. Hilal Elver tersebut, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap akar masalah pangan di Indonesia.
Jangan hanya karena kurang impor akan tetapi lebih melihat akar masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.
"Lebih konferhensif jangka panjang, berkaitan dengan lingkungan hidup, aspek HAM, aspek ekonomi nasional dan sebagainya," kata Sandra.
Komas HAM sendiri berharap jika pemerintah memberikan perhatian lebih serius dalam konteks kebijakan pangan kemudian melihat dengan hubungan yang lain.
"Sektoral, misalnya, jangan hanya berpikir produksivitas pertanian saja, tapi memajukan sumber pangan lokal yang lain," katanya.
Ia mengatakan jika pemerintah serius dari dulu, seharusnya kasus gizi buruk yang terjadi di Asmat lalu itu tidak terjadi.
"Nggak ada orang mati kelaparan di tanah yang begitu, meski memang Papua tidak terlalu subur," sambung Sandra.
Ia juga mengatakan jika mindset masyarakat mengenai pangan harus diubah total. Artinya, masyarakat harus melihat pangan yang betul-betul pangan bukan hanya beras, kedua evaluasi gandum juga sangat perlu dilakukan.
Selain itu, tuturnya, sebagai negara bukan penghasil gandum seharusnya pemerintah mengevaluasi total apakah bijak jika Indoneska terus mempromosikan pangan yang tidak bisa dihasilkan sendiri, bahkan memjadi impor terbesar.
"Yang lebih gila lagi garam, masa kita impor. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang dunia, trus kita impor garam," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Sidoarjo Panen Raya Jagung
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Jaga Harga Bahan Pokok, BI Terus Tingkatkan Ketahanan Pangan
-
Eks Kapolres Ngada Divonis Ringan Kasus Fedofilifa, Komnas HAM Bilang Begini
-
Imbas Dana Transfer ke Jakarta Dipangkas Rp15 Triliun, Pembangunan Rusun hingga GOR Terancam Ditunda
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta