Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang perwakilan Duta Besar Rusia untuk Indonesia berdiskusi. Perwakilan Rusia yang hadir adalah Sekretaris Pertama Sergy Drobyshevsky.
Diskusi kali ini soal kritik Ketua DPP PSI Tsamara Amany, terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Fadli Zon, yang menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pemimpin ideal untuk Indonesia.
Pertemuan berlangsung pukul 10.55 WIB dan tertutup. Awak media yang ingin melakukan peliputan hanya diperkenankan untuk mengambil gambar awal pertemuan.
"Terima kasih (Sergy) sudah datang. Nanti setelah pertemuan kita akan adakan konferensi pers," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).
Sebelum membahas topik utama, Raja Juli lebih dulu mengenalkan ke Sergy, kalau PSI merupakan partai baru yang akan mewarnai pesta demokrasi Indonesia.
"Iya sudah tahu. Baru dari tahun 2014 kan?" kata Sergy.
Selain Raja Juli dan Sergy hadir Tsamara dalam pertemuan ini.
Sebelumnya, Tsamara Amany mendapar kritik dari media Rusia, karena dinilai memunyai opini yang salah mengenai Presiden Vladimir Putin dan politik negeri tersebut.
Kritik itu dilancarkan media Russia Beyond edisi bahasa Indonesia, melalui akun Facebook resminya, Kamis (5/4/2018) malam.
Baca Juga: Gara-Gara Tsamara Amany, Jokowi Diharap Minta Maaf ke Putin
Russia Beyond juga mengunggah tautan video Tsamara yang tengah mengomentari Vladimir Putin dan Rusia untuk membalas pernyataan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon.
Pernyataan Fadli yang dimaksud Tsamara adalah, penilaiannya bahwa Indonesia memerlukan sosok pemimpin kuat seperti Putin. Fadli menilai, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cocok dengan kriteria tersebut.
Berikut pernyataan Tsamara dalam video, yang mengomentari pernyataan Fadli dengan menyebut Putin bukan contoh teladan sebagai pemimpin.
Putin bukan contoh pemimpin yang baik. Ia membungkam oposisi dan pers di Rusia sana.
Di Rusia, tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia. Bahkan di sana, praktik-praktik korupsi dibiarkan begitu saja.
Kalau kita lihat dari segi indeks persepsi korupsi, Indonesia jauh di atas Rusia. Nah, kalau sudah tahu begitu, yakin orang seperti itu mau dijadikan standar kepemimpinan?
Berita Terkait
-
Daud: Tanpa Mendahului Tuhan, Saya Yakin Menang Sebelum Ronde 12
-
Fadli Zon Ungkap Penyebab Ahok Keluar dari Partai Gerindra
-
Capres Petahana Boleh Pakai Pesawat Negara, Fadli Zon Protes
-
Gara-Gara Tsamara Amany, Jokowi Diharap Minta Maaf ke Putin
-
Pidato Jokowi Berapi-api, Fadli Zon: Mau Tiru Prabowo Tuh
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi