Anak Perempuan Sudiwardono Ikut Nikmati Uang Suap 500 Dolar AS

Suara.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dengan terdakwa Aditya Anugrah Moha pada Rabu (11/4/2018).

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan anak perempuan dari Kepala Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, Tyas Susetianingsih.

Dalam kesaksiannya dia mengaku pernah diberikan uang sebesar 500 USD oleh ayahnya. Uang tersebut diberikan sebagai uang saku ketika ingin berlibur ke Singapura.

"Saat itu bapak (Sudiwardono) sedang di opname. Pada saat saya besuk ke Manado, saya diberikan beberapa dollar," kata Tyas di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Tyas mengaku saat itu, ayahnya memberikan pecahan uang dollar Amerika. Kejadian tersebut, diakui Tyas seminggu sebelum Sudiwardono terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Satu minggu sebelum terjadi OTT, bapak memberikan 500 USD," kata Tyas.

Kendati demikian, Tyas tidak mengetahui kalau uang tersebut merupakan hasil suap yang didapatkan Sudiwardono dari politisi Golkar tersebut.

"Yang saya tahu beliau kan orang tua, karena saya mau berlibur kan wajar kalau beliau ngasih," jelas Tyas.

Dalam perkara ini, Aditya Moha didakwa menyuap hakim sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono. Politisi Partai Golkar itu didakwa memberi suap 80 ribu dollar Singapura kepada Sudiwardono.

Baca Juga: Kasus Suap Hubla, Menhub Beri Kesaksian di Pengadilan Tipikor

Menurut jaksa, uang sebesar itu diberikan agar penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan tidak dilakukan. Marlina yang adalah ibu terdakwa, terjerat dalam kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara tahun 2010.

Saat itu, Marlina yang divonis penjara lima tahun karena dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan tingkat pertama, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado.

Adita didakwa melanggar Pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat 1 KUHP.