Suara.com - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bila pimpinan kepolisian daerah tidak serius dalam penuntasan peredaran miras oplosan, mereka akan dicopot.
"Kalau ada para kepala wilayah Kapolres dan Kapolda yang tidak serius. Kami akan ganti yang lain," kata Syafruddin, Jumat (13/4/2018).
Syafruddin telah mengintruksikan semua jajaran untuk melakukan razia besar - besaran pasca banyaknya jatuh korban meninggal setelah menenggak minuman oplosan disejumlah wilayah.
Syafruddin tak mempersoalkan apakah para penjual miras oplosan tersebut merupakan sebuah kelompok atau perorangan. Dirinya meminta semua harus mendapatkan konsekuensi dengan hukuman yang setimpal. Apalagi masih juga para pelaku yang belum ditangkap.
"Iya pokonya mau sindikat mau kelompok mau perorangan nggak ada urusan sudah. Harus dihabiskan itu. Pokoknya sebelum masuk 1 ramadan itu harus selesai dan opini tidak ada lagi berhenti," tegas Syafruddin.
Seperti diketahui, untuk diwilayah hukum Polda Metro Jaya data yang diterima, ada 31 orang meninggal dunia terkait miras oplosan. Sedangkan di Jawa Barat sudah ada 51 orang meninggal akibat miras oplosan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih
-
Curhat di Depan Pemuda Lintas Iman, Cak Imin: Maklum, Saya Kalah Terus
-
Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemda 2025