Suara.com - Tim gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kepolisian di bawah koordinasi Satgas 115 menangkap kapal asing STS-50 di Pulau Weh, Sabang, Aceh pada 11-12 April lalu. Kapal asing ini diduga milik Rusia, namun saat ditangkap kapal menggunakan bendera Kamboja.
Kapal tangkap ikan berukuran besar ini ditangkap karena melintas di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen, surat-surat. Diduga ada perdagangan orang terhadap anak buah kapal di STS-50 tersebut.
"Tim gabungan telah memeriksa dugaan perdagangan orang terhadap 20 ABK WNI. Mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya, Rabu (18/4/2018).
Dia menjelaskan, 20 ABK WNI itu direkrut dan disalurkan oleh PT Grand Samudra Jaya yang berkantor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agen penyalur itu diduga mengetahui sejarah operasi ilegal kapal STS-50.
Sebelum para ABK diberangkatkan bekerja di kapal itu, mereka diwajibkan menandatangani perjanjian kerja laut (PKL) yang menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Namun tak diizinkan membaca seutuhnya isi dari PKL tersebut dan diminta untuk segera menandatanganinya.
"Para ABK juga menyatakan mereka diminta bayaran sebesar Rp1 juta sampai Rp3 juta sebagai biaya pengurusan melalui PT GSJ," ujar dia.
Agen penyalur, lajut dia, tidak memberikan informasi secara benar kepada para ABK, karena sebelumnya dijanjikan akan dikirim ke kapal Korea, namun pada kenyataannya di kirim ke kapal Rusia. 20 ABK itu diberangkatkan oleh agen melalui tiga kelompok, yakni kelompok pertama dikirim paada 25 Mei 2017 lalu sebanyak 4 orang ke Vietnam, lalu disusul kelompok kedua pada 5 Agustus 2017 yang juga ke Vietnam sebanyak 10 orang. Kelompok ketiga berjumlah 6 orang diberangkatkan ke Cina pada 12 Desember 2017.
"Para ABK dijanjikan gaji sebesar USD350-USD380 yang ditentukan berdasarkan pengalaman ABK. Namun gaji para ABK selama 2 bulan pertama ditahan sebagai jaminan penyelesaian kontrak," terang dia.
Sementara itu, jumlah rupiah yang diterima oleh keluarga ABK perbulan juga lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu Rp4,1 juta sampai Rp4,5 juta. Para ABK juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2,5 Juta yang dibayarkan selama lima bulan atau dipotong Rp500 ribu per bulan.
Baca Juga: Menteri Susi: Empat Kapal Asing Penyelundup Narkoba Ditangkap
"Bahkan jika para ABK tidak bekerja di atas kapal, mereka diancam dipotong gaji USD20 sampai USD30," kata dia.
Dia menambahkan kapal STS-50 ini melintas ke Sabang, Aceh dengan tujun hendak ke Singapura untuk mengisi membali bahan bakar. Dari Singapura rencananya mereka akan melanjutkan pelayaran menuju Korea. Namun di Sabang mereka ditangkap TNI AL karena tak memiliki dokumen dan dugaan perdagangan orang.
Berita Terkait
-
Semua Jurusan Bisa Daftar, Ini Posisi yang Dibuka untuk Kampung Nelayan Merah Putih
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub, Geram Banyak Kapal Asing Tak Bayar Pajak
-
Pengusaha Ngadu ke Purbaya, Banyak Kapal Asing Masuk RI Tak Bayar Pajak
-
3 Pegawai KKP di Pesawat yang Hilang Kontak Tengah Jalani Misi Pemerintah
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan