Suara.com - Tim gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kepolisian di bawah koordinasi Satgas 115 menangkap kapal asing STS-50 di Pulau Weh, Sabang, Aceh pada 11-12 April lalu. Kapal asing ini diduga milik Rusia, namun saat ditangkap kapal menggunakan bendera Kamboja.
Kapal tangkap ikan berukuran besar ini ditangkap karena melintas di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen, surat-surat. Diduga ada perdagangan orang terhadap anak buah kapal di STS-50 tersebut.
"Tim gabungan telah memeriksa dugaan perdagangan orang terhadap 20 ABK WNI. Mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya, Rabu (18/4/2018).
Dia menjelaskan, 20 ABK WNI itu direkrut dan disalurkan oleh PT Grand Samudra Jaya yang berkantor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agen penyalur itu diduga mengetahui sejarah operasi ilegal kapal STS-50.
Sebelum para ABK diberangkatkan bekerja di kapal itu, mereka diwajibkan menandatangani perjanjian kerja laut (PKL) yang menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Namun tak diizinkan membaca seutuhnya isi dari PKL tersebut dan diminta untuk segera menandatanganinya.
"Para ABK juga menyatakan mereka diminta bayaran sebesar Rp1 juta sampai Rp3 juta sebagai biaya pengurusan melalui PT GSJ," ujar dia.
Agen penyalur, lajut dia, tidak memberikan informasi secara benar kepada para ABK, karena sebelumnya dijanjikan akan dikirim ke kapal Korea, namun pada kenyataannya di kirim ke kapal Rusia. 20 ABK itu diberangkatkan oleh agen melalui tiga kelompok, yakni kelompok pertama dikirim paada 25 Mei 2017 lalu sebanyak 4 orang ke Vietnam, lalu disusul kelompok kedua pada 5 Agustus 2017 yang juga ke Vietnam sebanyak 10 orang. Kelompok ketiga berjumlah 6 orang diberangkatkan ke Cina pada 12 Desember 2017.
"Para ABK dijanjikan gaji sebesar USD350-USD380 yang ditentukan berdasarkan pengalaman ABK. Namun gaji para ABK selama 2 bulan pertama ditahan sebagai jaminan penyelesaian kontrak," terang dia.
Sementara itu, jumlah rupiah yang diterima oleh keluarga ABK perbulan juga lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu Rp4,1 juta sampai Rp4,5 juta. Para ABK juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2,5 Juta yang dibayarkan selama lima bulan atau dipotong Rp500 ribu per bulan.
Baca Juga: Menteri Susi: Empat Kapal Asing Penyelundup Narkoba Ditangkap
"Bahkan jika para ABK tidak bekerja di atas kapal, mereka diancam dipotong gaji USD20 sampai USD30," kata dia.
Dia menambahkan kapal STS-50 ini melintas ke Sabang, Aceh dengan tujun hendak ke Singapura untuk mengisi membali bahan bakar. Dari Singapura rencananya mereka akan melanjutkan pelayaran menuju Korea. Namun di Sabang mereka ditangkap TNI AL karena tak memiliki dokumen dan dugaan perdagangan orang.
Berita Terkait
-
Viral Tanggul Beton di Laut Cilincing, Ini Penampakannya
-
DPR Bakal Panggil KKP Terkait Tanggul Beton di Cilincing yang Dikeluhkan Nelayan
-
KKP Siapkan 17 'Harta Karun' untuk Selamatkan Bumi dan Ekonomi
-
Ini Dia Pemilik Tanggul Beton Cilincing, Perusahaan yang Pernah Diperebutkan BUMN dan Swasta
-
Bolehkah Secara Aturan Crazy Rich Beli Pulau-pulau Kecil? Ini Penjelasannya
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram