Suara.com - Aksi demonstrasi ojek online di depan Gedung DPR, Senin (23/4/2018) ada yang berbeda. Di sana ada sebuah tim untuk mengingatkan tentang kebersihan saat berdemo.
Nama tim itu adalah Lembaga Pemerhati Lingkungan (LPH) Amphibi. Mereka sudah datang ke depan Gedung DPR Jalan Jenderal Gatot Subroto sebelum pendemo Ojek Online datang. Mereka mendukung tuntutan untuk menaikkan tarif.
"Organisasi kita bukan untuk demo. Tapi kita sebaga wadah untuk mengingatkan para peserta aksi demo untuk tidak kotor dan membuang sampah," kata Ketua Umum LPH Amphibi Agus Salim di depan Gedung DPR RI, Senin (23/4/2018).
Selain memperhatikan kebersihan saat demo berjalan, Agus juga mendukung tuntutan para ojek online yakni mendapatkan legalitas dari pemerintah. Ia menambahkan banyak anggota dari LPH Amphibi yang menjadi sopir ojek online.
"Banyak yang jadi ojol juga, pada ikut demo juga ke sini. Lembaga kita salah satu lembaga pendukung awal untuk mendorong legalitas para ojek online yang selama ini tida memiliki wadah," katanya.
Sebelumnya, massa yang bergabung dalam aksi 234 DPR RI tersebut sedang melakukan long march dari gerbang panahan, Senayan menuju Gedung DPR.
Massa yang tergabung dari ratusan organisasi, wadah, komunitas ojek online nasional tersebut dikabarkan berjumlah 10.000 orang. Dalam demo kali ini mereka menuntut adanya payung hukum ojek online serta kenaikan tarif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029