Suara.com - Aksi demonstrasi ojek online di depan Gedung DPR, Senin (23/4/2018) ada yang berbeda. Di sana ada sebuah tim untuk mengingatkan tentang kebersihan saat berdemo.
Nama tim itu adalah Lembaga Pemerhati Lingkungan (LPH) Amphibi. Mereka sudah datang ke depan Gedung DPR Jalan Jenderal Gatot Subroto sebelum pendemo Ojek Online datang. Mereka mendukung tuntutan untuk menaikkan tarif.
"Organisasi kita bukan untuk demo. Tapi kita sebaga wadah untuk mengingatkan para peserta aksi demo untuk tidak kotor dan membuang sampah," kata Ketua Umum LPH Amphibi Agus Salim di depan Gedung DPR RI, Senin (23/4/2018).
Selain memperhatikan kebersihan saat demo berjalan, Agus juga mendukung tuntutan para ojek online yakni mendapatkan legalitas dari pemerintah. Ia menambahkan banyak anggota dari LPH Amphibi yang menjadi sopir ojek online.
"Banyak yang jadi ojol juga, pada ikut demo juga ke sini. Lembaga kita salah satu lembaga pendukung awal untuk mendorong legalitas para ojek online yang selama ini tida memiliki wadah," katanya.
Sebelumnya, massa yang bergabung dalam aksi 234 DPR RI tersebut sedang melakukan long march dari gerbang panahan, Senayan menuju Gedung DPR.
Massa yang tergabung dari ratusan organisasi, wadah, komunitas ojek online nasional tersebut dikabarkan berjumlah 10.000 orang. Dalam demo kali ini mereka menuntut adanya payung hukum ojek online serta kenaikan tarif.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah