Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta sudah menyerahkan surat jawaban atas Laporan Atas Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman tentang malaadministrasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018) sore.
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, penjelasan dalam surat tersebut cukup panjang.
"Alhamdulillah sudah diterima oleh pihak Ombudsman dan kami akan langsung berkoordinasi," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).
"Karena pasti akan ada pertanyaan lanjutan, dan kami mengikuti laporan akhir pemeriksaan untuk menata Tanah Abang dengan lebih baik," Sandiaga menambahkan.
Sandiaga memastikan sosialisasi penataan kawasan Tanah Abang akan berjalan dengan baik. Komunikasi juga akan terus dilakukan antara pemerintah DKI dengan Ombudsman dan pihak kepolisian.
Selain itu Pemprov DKI, kata Sandiaga, akan melakukan pertemuan dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Dirlantas) yang baru, Kombes Pol Yusuf. Dirlantas sebelumnya dijabat oleh Kombes Halim Pagarra.
"Dan masukan-masukannya seperti apa karena harus diperhatikan juga keselamatan lalu lintas," kata Sandiaga.
Tapi, Sandiaga tidak ingin penataan kawasan Tanah Abang nantinya dapat merugikan pedagang. Apalagi, kata dia, akan memasuki bukan Ramadan dan lebaran.
"Bagaimana aspek memasuki bulan Ramadan agar bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini masih memiliki akses untuk usaha dan lapangan kerja mereka," kata dia.
Baca Juga: Pemprov DKI Serahkan Hasil Evaluasi Tanah Abang ke Ombudsman RI
Pada Maret 2018 lalu, ,Ombudsman memaparkan hasil pemeriksaan terkait penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Hasilnya, ada empat maladministrasi dalam penataan Tanah Abang.
Kebijakan Pemerintah DKI yang dinilai melanggar hukum adalah penutupan Jalan Jatibaru Raya. Penutupan jalan dilakukan untuk memfasilitasi PKL berjualan di jalan raya dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB.
Berita Terkait
-
Anies: Jelang Puasa dan Lebaran Harga Bahan Pokok Sering Naik
-
Sandiaga Mau Ojek Online Bersinergi dengan Pemprov, Caranya?
-
Polisi Diminta Limpahkan Penahanan Rekan Bisnis Sandiaga ke Jaksa
-
Sandiaga: Jakarta Baru Punya Satu Emak-emak yang Jadi Camat
-
Sandi Ingin Pedagang Pasar se-Jakarta Punya BPJS Ketenagakerjaan
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana
-
Profil Amal Said, Dosen Viral Ludahi Pegawai Kasir Terancam Dipenjara
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?