Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta sudah menyerahkan surat jawaban atas Laporan Atas Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman tentang malaadministrasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018) sore.
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, penjelasan dalam surat tersebut cukup panjang.
"Alhamdulillah sudah diterima oleh pihak Ombudsman dan kami akan langsung berkoordinasi," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).
"Karena pasti akan ada pertanyaan lanjutan, dan kami mengikuti laporan akhir pemeriksaan untuk menata Tanah Abang dengan lebih baik," Sandiaga menambahkan.
Sandiaga memastikan sosialisasi penataan kawasan Tanah Abang akan berjalan dengan baik. Komunikasi juga akan terus dilakukan antara pemerintah DKI dengan Ombudsman dan pihak kepolisian.
Selain itu Pemprov DKI, kata Sandiaga, akan melakukan pertemuan dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Dirlantas) yang baru, Kombes Pol Yusuf. Dirlantas sebelumnya dijabat oleh Kombes Halim Pagarra.
"Dan masukan-masukannya seperti apa karena harus diperhatikan juga keselamatan lalu lintas," kata Sandiaga.
Tapi, Sandiaga tidak ingin penataan kawasan Tanah Abang nantinya dapat merugikan pedagang. Apalagi, kata dia, akan memasuki bukan Ramadan dan lebaran.
"Bagaimana aspek memasuki bulan Ramadan agar bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini masih memiliki akses untuk usaha dan lapangan kerja mereka," kata dia.
Baca Juga: Pemprov DKI Serahkan Hasil Evaluasi Tanah Abang ke Ombudsman RI
Pada Maret 2018 lalu, ,Ombudsman memaparkan hasil pemeriksaan terkait penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Hasilnya, ada empat maladministrasi dalam penataan Tanah Abang.
Kebijakan Pemerintah DKI yang dinilai melanggar hukum adalah penutupan Jalan Jatibaru Raya. Penutupan jalan dilakukan untuk memfasilitasi PKL berjualan di jalan raya dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB.
Berita Terkait
-
Anies: Jelang Puasa dan Lebaran Harga Bahan Pokok Sering Naik
-
Sandiaga Mau Ojek Online Bersinergi dengan Pemprov, Caranya?
-
Polisi Diminta Limpahkan Penahanan Rekan Bisnis Sandiaga ke Jaksa
-
Sandiaga: Jakarta Baru Punya Satu Emak-emak yang Jadi Camat
-
Sandi Ingin Pedagang Pasar se-Jakarta Punya BPJS Ketenagakerjaan
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut