Suara.com - Sejumlah orang tua dan siswa di Solo, Jawa Tengah, memprotes larangan mengenakan jilbab bagi peserta aksi “Solo Menari 2018” yang bakal digelar di arena car free day (CFD), Minggu (29/4) akhir pekan ini.
Acara itu sendiri rencananya menampilkan Tari Gambyong yang dilakonkan 5.000 penari. Agenda ini bertepatan dengan Hari Tari Dunia 29 April yang digarap Dinas Kebudayaan Solo.
Salah satu wali murid sebuah SMPN di Solo, Sri Endang Ningsih, mengatakan keponakannya sempat kecewa berat karena batal ikut acara Solo Menari di arena CFD. Hal ini lantaran ia tidak boleh memakai jilbab.
“Dia kan disuruh ikut Tari Gambyong itu dari sekolah. Tapi, setelah itu gurunya bilang sesuai aturan enggak boleh pakai kerudung. Ia akhirnya agak mutung. Harusnya aturannya jangan memaksa seperti itu, ini memberatkan dan melanggar privasi,” ujarnya kepada Solopos.com—jaringan Suara.com, Rabu (25/4/2018).
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA Kota Solo, sempat mengeluarkan surat edaran terkait pengerahan siswa untuk kegiatan Solo Menari 2018 tertanggal 12 April 2018.
Dalam SE pertama yang ditujukan kepada Kepala SMA di Solo itu, disebutkan sekolah diminta mengirimkan siswinya (tidak berhijab) untuk mengikuti agenda budaya dan wisata Solo ini.
Namun, MKKS kemudian langsung meralat SE tersebut dengan menghapus kata-kata dalam kurung (tidak berhijab) hari itu juga.
Meskipun begitu, pelarangan peserta berhijab ini seakan diperkuat dengan petunjuk teknis (juknis) dari Dinas Kebudayaan mengenai ketentuan peserta Tari Gambyong 5.000 penari.
Dalam ketentuan ini disebutkan, standar minimal pakaian Gambyong antara lain menggunakan sanggul, kemben, selendang atau sampur, jarit lereng warna dasar cokelat, dan tidak menggunakan manset.
Baca Juga: Turis Denmark Diperkosa Usai Surfing di Mentawai
Ketua MKKS SMA/MA Makmur Sugeng menjelaskan, SE itu dibuat berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan penyelenggara atau panitia Solo Menari (Disbud).
Walau begitu, SE itu sudah direvisi serta diklarifikasi perihal keterangan hanya siswa tidak berhijab yang boleh ikut menjadi peserta Tari Gambyong tersebut.
“Hal ini sudah kami luruskan dan hanya soal kesalahpahaman komunikasi saja. SE juga telah kami ralat saat itu juga. Dari sekolah-sekolah juga memberikan banyak masukan akan kebijakan ini,” katanya.
Berita ini kali pertama diterbitkan solopos.com dengan judul “Peserta Solo Menari Dilarang Pakai Hijab Jadi Polemik”
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'