Suara.com - Ketua DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan menilai Presiden Joko Widodo salah dalam mengangkat Hanif Dzakiri sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Muchtar, Hanif Dzakiri tak mengerti dalam kinerja Ketenagakerjaan di Indonesia.
"Kebetulan ketenagakerjaan kita semakin rumit, Presiden Jokowi mengangkat menteri yang tidak paham ketenagakerjaan," kata Muchtar dalam diskusi bertajuk May Day, TKA dan Investasi, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018).
Lebih lanjut, Muchtar menyinggung Hanif Dzakiri ketika baru dilantik menjadi menteri pada November 2014, dengan melakukan sidak memanjat pagar rumah penampungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Dalam sidak tersebut Hanif Dzakiri kesal tak kunjung dibukakan pagar sehingga dirinya, melompat pagar. Adapun pemilik perusahaan penyalur jasa TKI Al Karim. Hanif Dzakiri melihat kondisi penampungan yang tidak layak ditempati kurang lebih 45 TKW asal Indonesia.
"Kalau dia (Hanif) mengerti ketenagakerjaan tidak perlu memanjat pagar PJTKI. Tinggal dipanggil saja pengawasnya. Ini karena dia tidak mengerti dan terpengaruh presiden yang terkenal blusukan. Jadi dia ikut-ikut panjat pagar," ujar Muchtar.
Muchtar menambahkan kehadiran Hanif Dzakiri sebagai Menakertrans, hanya membuat beban kerja Presiden Joko Widodo.
Muchtar memiliki catatan sebelum Hanif Dzakiri menjabat Menakertrans, anggota buruh yang berserikat organisasi mencapai 4,3 juta. Adapun jumlah serikat buruh di perusahaan berjumlah mencapai 14 ribu.
"Hari ini jumlah buruh berserikat tinggal 2,7 juta dan serikat buruh perusahaan tinggal 700, tinggal separuh," ujar Muchtar.
"Dan dia (Hanif) mengumumkan itu, Menteri Hanif seperti itu sumeringah. Seperti berhasil melemahkan serikat buruh. Padahal negara ini harus sadar makin lemah serikat buruh, maka ekonomi industrial negara ini pasti melemah," Muchtar menambahkan.
Baca Juga: May Day, 2.000 Buruh Akan Ganggu Aktivitas Pelabuhan Priok
Maka dari itu, Muchtar dalam peringatan hari buruh Internasional, Selasa (1/4/2018) mendatang, salah satu tuntutan buruh untuk mengganti Menakertrans Hanif Dzakiri.
"Supaya makin sehat hubungan industrial kita, kami dalam May Day ini, akan meminta menteri tenaga kerja diganti, kalau tidak akan tetap memperuncing hubungan perindustrial," tutu Muchtar.
Berita Terkait
-
Harapan Buruh pada Menkeu Purbaya: Jangan Naikkan Cukai Rokok!
-
Kekhawatiran Buruh Banyak PHK Jika Menkeu Purbaya Putuskan Kenaikan Cukai
-
Usai Habiskan Rp13 T Demi Bangun Bandara Dhoho Kediri, Kini Gudang Garam PHK Massal Buruh Pabriknya
-
10 Lowongan Kerja Buruh Pabrik September 2025 Beserta Perkiraan Gaji
-
Gudang Garam Lakukan PHK Massal, KSPI: Selamatkan Industri Rokok!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu