Jika TNI Terlibat, Polisi Tetap Pimpin Pemberantasan Teroris

Suara.com - Kepolisian akan merapatkan gabungan dengan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan negara pasca terjadinya beberapa peristiwa bom bunuh di Surabaya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko yang ditemui di Menara 165, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

Sebelumnya, Moeldoko telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengaktifkan kembali Komando Gabungan Grup Khusus Anti Teror yang berisikan pasukan-pasukan elite di Indonesia seperti Kopassus, Denjaka, dan Denbravo.

Akan tetapi, dikarenakan situasi keamanan di Indonesia yang sedang tidak kondusif, maka Kepolisian akan berkolaborasi dengan TNI.

"Presiden telah memerintahkan Kepolisian dan TNI kolaborasi dan Kapolri menyatakan itu di Surabaya," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan bagian TNI mana yang akan turut membantu kinerja Kepolisian dilihat dari kebutuhan yang diperlukan.

"Ada tergantung dari kebutuhan. Bisa nanti pengerahan badan intelejen strategis untuk membantu intelejen dari Kepolisian bahkan secara represif bisa menggunakan satuan-satuan kultor yang telah disiapkan. Tapi tergantung kepentingan di lapangan seperti yang diinginkan teman-teman kepolisian," jelasnya.

Moeldoko pun menambahkan bahwa dalam gerakan gabungan tersebut Kepolisian tetap pada garda terdepan dan TNI akan membantu untuk menangani semua peristiwa yang berhubungan dengan terorisme.

"Justru yang tetap yang di depan adalah kepolisian, TNI memberi perkuatan. Dikolaborasikan dalam menangani sebuah persoalan yang sama. Intinya di situ, jangan dibalik," tandasnya.