Suara.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan terdakwa Fredrich Yunadi. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan ahli ini, Fredrcih menghadirkan dua orang sebagai ahli.
Keduanya adalah mantan Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani dan Fauzie Yusuf Hasibuan. Namun, kehadiran kedua orang ahli tersebut ditolak oleh jaksa penuntut umum pada KPK.
Jaksa keberatan dengan kedua ahli ini, khususnya Yusuf Hasibua karena jabatannya sebagai Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Pasalnya, Fredrich adalah salah satu anggota dari Peradi tersebut.
"Izin yang mulia, sebelum melakukan penyumpahan ahli, kami penuntut umum, pertama ada keberatan dalam hal ini, profesinya adalah seorang advokat. Kami ingin menyatakan keberatan yang mulia terhadap kedua ahli ini, karena kan terdakwa ini adalah profesinya sebagai advokat juga," kata Jaksa Roy sebelum sidang dimulai di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).
Jaksa keberatan dengan kehadiran kedua ahli tersebut, karena khawatir adanya konflik kepentingan dalam memberikan keterangan.
"Kami takut akan terjadi conflict of interest sesama profesi. Jadi kami mohon yang mulia, kami meminta kedua ahli ini tidak didengar keterangan dan pendapatnya dalam persidangan ini, tetapi selebihnya kami serahkan kepada yang mulia," kata Roy.
Mendengar keberatan jaksa, mantan Pemgacara Setya Novanto tersebut langsung meradang. Dia pun menjelaskan kepada majelis hakim terkait dengan keberatan jaksa KPK tersebut.
"Kami menyampaikan bahwa Pak doktor Ahmad Yani beliau itu dari Komisi III, walau beliau sekarang sudah keluar. Beliau itu yang membuat undang-undang dan merupakan mitra kerja KPK," kata Fredrich.
Fredrich menambahkan selain sebagai seorang pakar hukum yang meskipun sekarang kembali menjadi advokat, tetapi Ahmad Yani sebelumnya adalah mitra kerja KPK selama lima tahun. Dia menilai Ahmad Yani tahu betul dengan Undang-undang KPK.
"Kalau dokter Fauzie Hasibuan, beliau adalah Ketua Umum dari Peradi pak. kita ada 50 ribu anggota, beliau ketumnya, saya anggotanya beliau. Beliau itu adalah yang berkompetensi pak, menyatakan bagaimana imunitas dari seorang advokat," jelasnya.
Karena itu, Fredrich mengatakan alasan yang disampaikan oleh jaksa KPK tersebut tidak benar. Apalagi kata dia, Fauzie Yusuf Hasibuan adalah seorang Guru Besar.
"Jadi tidak ada alasan karena advokat. Bagaimana kalau saya menghadirkan pak mantan jaksa agung, berarti jaksa juga menuntut keberatan. Seorang ahli itu kan melihat keahliannya," kata Fredrich dengan suara tinggi.
Terhadap perseteruan tersebut, majelis hakim pun langsung turun tangan. Setelah bermusyawarah, majelis hakim pun mengabulkan permintaan Fredrich, namun tetap mencatat keberatan jaksa KPK.
"Penuntut umum yang kebetulan tadi keberatan, kami sepakat keberatannya akan dicatat, ini akan kami periksa sebagai ahli semuanya dan kami sumpah," kata majelis hakim.
Berita Terkait
-
Perusahaan Milik Bupati Kebumen Jadi Tersangka Pencucian Uang
-
KPK Periksa Joko Widodo di Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan
-
Lagi, KPK Akan Umumkan Korporasi yang Terlibat Pencucian Uang
-
Kalimat Benjolan Segede Bakpao Dibahas Serius di Sidang Fredrich
-
Saksi Ahli Fredrich: Advokat Memperkosa, Langsung Kena Pidana
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Strategi Mitsubishi Fuso Perkuat Hubungan Konsumen dan Edukasi Perawatan Mesin B50 di GIIAS 2026
-
Solusi Dana PIP Tidak Cair, Ini Informasi Resmi dari Kemendikdasmen
-
OJK Jatuhkan Sanksi Rp91,09 Miliar kepada 104 Pihak di Pasar Modal
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya
-
Isuzu D-Max Tampil Lebih Tangguh dengan Mesin Baru dan Teknologi 4x4 di GIIAS 2026
-
Selamatkan Uang Pajak Rakyat! Prabowo Didesak Segera Pisahkan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas
-
Polusi Kendaraan Renggut Satu Nyawa Setiap 12 Menit di Indonesia, Studi Soroti Dampak Seriusnya