Suara.com - Bertepatan dengan 20 tahun reformasi, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Aksi Mahasiswa Indonesia Yogyakarta menuntut segera dikaji ulang penyematan julukan bapak reformasi kepada Amien Rais karena dinilai tidak layak.
Tuntutan itu mereka suarakan dalam aksi damai 20 Tahun Reformasi di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta.
"Kaji ulang sebutan bapak reformasi itu," kata Koordinator aksi Difa Nusantara seperti dikuti Antara, Senin (21/5/2018)
Menurut Difa, sejumlah kegaduhan dan kontroversi yang berulang kali disulut Amien Rais semakin mempetegas bahwa penyematan sebutan bapak reformasi itu salah alamat.
"Dulu dia namanya digaung-gaungkan, kemudian hari ini menjadi orang yang bisa dikatakan memprovokasi kegaduhan bangsa ini," kata dia.
Ia mencatat banyak ujaran yang dilontarkan oleh Amien Rais justru memecah belah persatuan, salah satunya adalah upaya mendikotomikan partai menjadi partai Allah dan partai setan.
Sebagai seorang pelaku dari gerakan reformasi, menurut Difa, seyogianya Amien Rais lebih banyak mengambil posisi menjaga stabilitas keutuhan Negata Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan sebaliknya.
Ia menilai masih banyak aktor-aktor gerakan reformasi yang lebih layak menyandang sebutan bapak reformasi. "Saya pikir masih banyak pelaku reformasi yang cukup bijak melihat persoalan bangsa, misalnya yang tergabung dalam Pena (Perhimpunan Nasional Aktivitas) 98, di Yogyakarta juga banyak tokoh reformasi yang bisa menjadi motivasi bagi generasi muda," kata dia.
Selain menyoroti Amien Rais, dalam aksi damai 20 Tahun Reformasi itu, para mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Aksi Mahasiswa Indonesia Yogyakarta juga mengecam partai-partai politik yang justru berpihak kepada organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Baca Juga: Miris! Tukang Ojek Online Cabuli Bocah 5,5 Tahun di Parkiran
Selain itu, mereka juga menuntut negara tegas dan tidak memberikan ruang terhadap berbagai gerakan radikalisme dan ekstremisme.
"Dalam momen 20 Tahun Reformasi, sejauh ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama-sama," kata Difa.
Berita Terkait
-
Sempat Diam, Kenapa Amien Rais Kumat Lagi? Ini Penjelasan Fahri
-
Ribut soal Daftar 200 Ulama Andal Kemenag, Ini Respons Amien Rais
-
Mendagri Nilai Ideologi Radikal Jadi Ancaman 20 Tahun Reformasi
-
Amies Rais Lihat Ketegaran Rasyid Ditinggalkan Adara Taisti
-
Ketika Anwar Ibrahim Bicara Reformasi di Indonesia dan Malaysia
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi