Suara.com - Bagi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD, gaji dan tunjangan di atas Rp 100 juta per bulan dianggap yang paling kecil.
Untuk gaji, Mahfud menilai yang diterima petinggi BPIP paling kecil dari sejumlah lembaga negara, yakni hanya Rp 5 juta per bulan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kemudian membandingkan dengan pendapatan komisaris BUMN tiap bulannya.
"Coba anda bayangkan gaji seorang komisaris BUMN itu sudah Rp 160 juta, komisaris lho. Gubernur BI, sudah Rp 300 juta lebih. Kita ini Rp 100 juta sudah kumulatif semuanya," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).
Selanjutnya, Mahfud mencontohkan dengan penghasilannya saat menjadi anggota DPR tahun 2004. 14 tahun lalu, dia mendapatkan penghasilan per bulannya sebagai wakil rakyat sebesar Rp 150 juta.
"Jadi itu hanya kekeliruan dalam menstruktur lah. Kita bilang pada presiden, kenapa tidak disebut gajinya saja? Kok disebut dengan hak-hak keuangan lainnya kan jadi besar sekali," kata Mahfud.
"Sementara pejabat lain hanya disebut gajinya, hak haknya langsung diberikan. Nah itu nanti yang akan di perbaiki kira-kira, tetapi gak ada masalah," Mahfud menambahkan.
Mahfud tidak terganggu dengan persoalan gaji pejabat BPIP yang menimbulkan polemik di masyarakat. Sebab, Mahfud merasa hak keuangannya yang didapat dari anggota dewan pengarah BPIP sangat kecil.
"Karena saya tahu itu kecil sekali. Saya pernah (jadi) pejabat, tiga kali lipat dari itu meskipun SK-nya kecil," kata dia.
Baca Juga: Ngabalin Minta Pendukung PA 212 Copot Amien Rais
Gaji petinggi BPIP kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya gaji dan tunjangan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112.548.000 per bulan.
Sedangkan Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.
Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya, dan Mahfud MD.
Untuk Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000 per bulan, Wakil Kepala BPIP Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000, dan Staf Khusus Rp 36.500.000 per bulan.
Berita Terkait
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Kado Ultah ke-79 Megawati: PDIP 'Banjiri' Indonesia dengan Gerakan Tanam Pohon
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?