Suara.com - Bagi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD, gaji dan tunjangan di atas Rp 100 juta per bulan dianggap yang paling kecil.
Untuk gaji, Mahfud menilai yang diterima petinggi BPIP paling kecil dari sejumlah lembaga negara, yakni hanya Rp 5 juta per bulan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kemudian membandingkan dengan pendapatan komisaris BUMN tiap bulannya.
"Coba anda bayangkan gaji seorang komisaris BUMN itu sudah Rp 160 juta, komisaris lho. Gubernur BI, sudah Rp 300 juta lebih. Kita ini Rp 100 juta sudah kumulatif semuanya," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).
Selanjutnya, Mahfud mencontohkan dengan penghasilannya saat menjadi anggota DPR tahun 2004. 14 tahun lalu, dia mendapatkan penghasilan per bulannya sebagai wakil rakyat sebesar Rp 150 juta.
"Jadi itu hanya kekeliruan dalam menstruktur lah. Kita bilang pada presiden, kenapa tidak disebut gajinya saja? Kok disebut dengan hak-hak keuangan lainnya kan jadi besar sekali," kata Mahfud.
"Sementara pejabat lain hanya disebut gajinya, hak haknya langsung diberikan. Nah itu nanti yang akan di perbaiki kira-kira, tetapi gak ada masalah," Mahfud menambahkan.
Mahfud tidak terganggu dengan persoalan gaji pejabat BPIP yang menimbulkan polemik di masyarakat. Sebab, Mahfud merasa hak keuangannya yang didapat dari anggota dewan pengarah BPIP sangat kecil.
"Karena saya tahu itu kecil sekali. Saya pernah (jadi) pejabat, tiga kali lipat dari itu meskipun SK-nya kecil," kata dia.
Baca Juga: Ngabalin Minta Pendukung PA 212 Copot Amien Rais
Gaji petinggi BPIP kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya gaji dan tunjangan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112.548.000 per bulan.
Sedangkan Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.
Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya, dan Mahfud MD.
Untuk Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000 per bulan, Wakil Kepala BPIP Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000, dan Staf Khusus Rp 36.500.000 per bulan.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Jangan ke MA, Mahfud MD Dorong Presiden Ambil Alih Pembatalan Perpol Jabatan Sipil Polri
-
Hadiri Final Soekarno Cup 2025 di Bali, Megawati Sampaikan Pesan Anak Muda Harus Dibina
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?