Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, meminta pengurus dan pendukung Persaudaraan Alumni 212 untuk melayangkan protes kepada Ketua Dewan Pembina Amien Rais.
Menurutnya, Amien yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu telah memberikan dampak buruk bagi PA 212.
"Saya mengimbau, saya menyarankan, saya menasihati diriku dan semua yang merasa memiliki organisasi Persaudaraan 212 segera mengajukan nota protes, kepada Ketua Dewan Pembina Persaudaraan 212 (Amien) untuk segera diberhentikan dan jangan merusak organisasi itu," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018) malam.
Ngabalin mengatakan, Amin kerap melancarkan kritik yang tidak pantas terhadap Presiden Joko Widodo, tanpa mengingat posisinya sebagai ketua dewan pembina PA 212.
"Sejak awal saya dukung persaudaraan 212, tapi kalau begini caranya, biar umat Islam dan rakyat yang menilai. Jangan pakai kepentingan politik praktis seperti Persaudaraan 212," kata dia.
Lebih jauh Ngabalin mengatakan, saat organisasi eks pendemo Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berubah nama dari Presidium 212 menjadi PA 212, Ngabalin turut dalam diskusi tersebut.
Politikus Partai Golkar ini menyebut PA 212 bukan partai politik, sehingga tidak pantas digunakan untuk keperluan politik.
"Tidak boleh organisasi itu dipakai untuk kepentingan politik, kepentingan sesaat, kepentingan birahi, kekuasaan politik siapa pun, termasuk kepada Ketua Dewan Pembina Pak Amien Rais," kata dia.
Ngabalin menegaskan, Jokowi masih Presiden RI ke-7. Sehingga ia mengajak semua pihak untuk menghormati Kepala Negara.
Baca Juga: Pelatih Thailand Angkat Topi buat Tim Asuhan Satia Bagdja
"Kecuali setelah 2 Agustus menjadi kandidat, menjadi capres, Anda boleh gunakan cara apa pun. Tapi wajahmu, lisanmu, adalah bentuk daripada karakter dan toto kromo kalau kata orang Jawa," kata Ngabalin.
"Saya ingin mengatakan, sebagai tokoh, sebagai generasi, sebagai guru bangsa, kita bertutur lah dengan baik, menempatkan suatu etika dan moral dalam berpolitik untuk diberikan pendidikan ke generasi yang akan datang," lanjut Ngabalin.
Berita Terkait
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu