Suara.com - Kengototan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, dalam mensterilisasi kampusnya dari dosen yang menyebar paham anti-Pancasila dan anti-NKRI dibuktikan serius, salah satunya mulai melakukan pemanggilan terhadap sejumlah dosen yang diduga mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Ini serius, jangan dianggap enteng. Jadi, ada dua track. Pertama, kami track dari sisi pelanggaran etikanya. Prosesnya sudah dimulai," kata Rektor Undip Prof Yos Johan Utama di Semarang, Kamis (31/5/2108) malam.
Tindak lanjut itu, Undip menggelar sidang etik DKKE terhadap pengajarnya. Diwartakan sebelumnya, ada salah satu staf pengajar mengunggah di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap HTI.
Salah satunya, Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Profesor Suteki, beberapa kali kedapatan mengunggah sejumlah tulisan di medsos yang kemudian viral karena diduga mendukung paham HTI.
Setelah tracking pelanggaran etika, Prof Yos mengaku, sudah memanggil yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan atas persoalan tersebut oleh Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip.
"Tadi dia sudah diperiksa di DKKE. Tetapi, kami tetap mengedepankan asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah)," kata Prof. Yos yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Undip.
Undip juga menjerat Prof. Suteki dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.
"Nanti, pada 6 Juni 2018 yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan terkait disiplin PNS," ujarnya.
Pada tahap pemeriksaan itu, tim yang menangani pemeriksaan disiplin PNS akan mendengarkan pendapat banyak orang dan narasumber.
Di sisi lain, Prof. Suteki sudah mengklarifikasi pernyataannya di medsos yang menegaskan sama sekali tidak mendukung paham milik HTI.
"Saya menulis itu dari keilmuam hukum, juga sebagai seorang muslim. Jangan dipolitisasi," katanya.
Prof. Suteki juga membantah bukan anggota HTI. Apalagi anti-pancasila dan anti-NKRI, terlebih dia juga dosen pengajar Pancasila selama 24 tahun.
"Unggahan di medsos tersebut sama sekali tidak bermaksud mendukung HTI, apalagi sampai anti-Pancasila. Saya ini dosen Pancasila, kok dituding anti-Pancasila," tandasnya. (Adam Iyasa)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
Terkini
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Masih Dirawat di RS, Sidang Perdana Nadiem Makarim Ditunda: Hakim Jadwalkan Ulang 23 Desember
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja
-
Asuransi Kebakaran Kramat Jati Hanya Tanggung Bangunan, Pramono Buka Akses Modal Lewat Bank Jakarta