Suara.com - Kengototan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, dalam mensterilisasi kampusnya dari dosen yang menyebar paham anti-Pancasila dan anti-NKRI dibuktikan serius, salah satunya mulai melakukan pemanggilan terhadap sejumlah dosen yang diduga mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Ini serius, jangan dianggap enteng. Jadi, ada dua track. Pertama, kami track dari sisi pelanggaran etikanya. Prosesnya sudah dimulai," kata Rektor Undip Prof Yos Johan Utama di Semarang, Kamis (31/5/2108) malam.
Tindak lanjut itu, Undip menggelar sidang etik DKKE terhadap pengajarnya. Diwartakan sebelumnya, ada salah satu staf pengajar mengunggah di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap HTI.
Salah satunya, Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Profesor Suteki, beberapa kali kedapatan mengunggah sejumlah tulisan di medsos yang kemudian viral karena diduga mendukung paham HTI.
Setelah tracking pelanggaran etika, Prof Yos mengaku, sudah memanggil yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan atas persoalan tersebut oleh Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip.
"Tadi dia sudah diperiksa di DKKE. Tetapi, kami tetap mengedepankan asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah)," kata Prof. Yos yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Undip.
Undip juga menjerat Prof. Suteki dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.
"Nanti, pada 6 Juni 2018 yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan terkait disiplin PNS," ujarnya.
Pada tahap pemeriksaan itu, tim yang menangani pemeriksaan disiplin PNS akan mendengarkan pendapat banyak orang dan narasumber.
Di sisi lain, Prof. Suteki sudah mengklarifikasi pernyataannya di medsos yang menegaskan sama sekali tidak mendukung paham milik HTI.
"Saya menulis itu dari keilmuam hukum, juga sebagai seorang muslim. Jangan dipolitisasi," katanya.
Prof. Suteki juga membantah bukan anggota HTI. Apalagi anti-pancasila dan anti-NKRI, terlebih dia juga dosen pengajar Pancasila selama 24 tahun.
"Unggahan di medsos tersebut sama sekali tidak bermaksud mendukung HTI, apalagi sampai anti-Pancasila. Saya ini dosen Pancasila, kok dituding anti-Pancasila," tandasnya. (Adam Iyasa)
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas
-
Jatinegara Berdarah: Pria Nekat Tebas Leher Kenalan Gara-Gara Sabu, Ini Motifnya!
-
Nasib Sahroni dan Nafa Urbach di Ujung Tanduk, Sidang Etik MKD Digelar Akhir Bulan Ini
-
Datamaya Consulting Optimalkan Strategi SEO dan SEM untuk Dongkrak Customer Bisnis di Google
-
Dana CSR BI-OJK Diduga Jadi Bancakan, Politisi NasDem Rajiv Ikut Terseret?