Suara.com - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab masih menunggu konfirmasi dari kepolisian soal kasus chat pornografi yang diduga melibatkan dirinya. Sebelumnya, pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera mengklaim bahwa Kepolisian telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus tersebut.
Tim penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Eggi Sudjana menjelaskan bahwa pihaknya menyayangkan keterlambatan kepolisian untuk mengumumkan hal itu secara resmi. Padahal menurutnya, tidak ditemukan alat bukti bahwa chat berisikan konten pornografi itu dilakukan oleh pimpinan FPI tersebut.
"Ada dua alat bukti dalam konteks dua alat bukti tidak ditemukan karena awalnya saja chattingan ini berasal dari anonymous. Siapa harus yang dipidana? Anonymous tidak beridentitas, dari situ sudah harus segera (SP3) gak perlu lagi ini itu," kata Eggi usai menjadi Imam salat Ied di STIE Muhammadiyah, Jakarta Selatan (15/6/2018).
Selain itu, Eggi pun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak paham dengan ilmu hukum. Dalam kesempatannya, Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengintervensi hukum.
"Presiden kurang pengetahuan hukumnya. Karena saya lihat di medsos televisi 'oh saya tidak bisa intervensi hukum' keliru menurut saya itu. Menurut tata negara presiden itu atasannya polisi atasannya jaksa agung," ujarnya.
Padahal Eggi melihat Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menginstruksikan Kepolisian menghentikan kasus pornografi tersebut.
"Bisa, jangan bilang terus alesan tidak boleh intervensi. Ini berarti tidak mengerti ahli hukum menurut saya," ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada Kepolisian untuk segera mengeluarkan keterangan resmi soal SP3 secepatnya.
"Jadi kaitannya dengan Habib Rizieq seyogyannya sudah harus SP3. Kita menunggu polisi tolong beri keterangan resmi, jangan dari kita. Kita kan orang yang menunggu," pungkasnya.
Baca Juga: Nurbuat Sempat Bukber Bareng Srimulat Sebelum Wafat
Berita Terkait
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan