Suara.com - Massa aksi 67 berencana menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (6/7/2018) hari ini. Namun, aksi yang beranggotakan massa 212 tersebut tidak jadi beraksi di depan Gedung Kemendagri.
Mereka hanya mengutus sejumlah perwakilan untuk menemui perwakilan dari Kemendagri. Pasalnya, pengamanan di depan gedung Kemendagri diperketat oleh aparat kemanan, sehingga massa yang ingin beraksi langsung dicegat di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, dekat Stasiun Gambir.
Saat ini, puluhan orang yang menjadi perwakilannya sudah masuk ke dalam ruangan pengaduan. Mereka diterima oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.
Diketahui, pengamanan di depan Gedung Kemendagri dibuat sangat ketat. Selain ratusan personel dari pasukan gabungan TNI dan Polri selalu siaga, mereka didukung sejumlah kendaraan taktis seperti mobil Baracuda, water cannon, dan mobil pembawa kawat duri. Sedikitnya ada satu mobil Baracuda, dua buah mobil water cannon, dan dua buah mobil pembawa kawat berduri, serta beberapa bus polisi dan puluhan sepeda motor.
Sebelumnya, Bahtiar mengatakan Kemendagri siap menerima perwakilan massa aksi '67 Tegakkan Keadilan' yang menolak penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Silakan kalau ada perwakilan yang mau datang, tata kramanya seperti itu. Prinsipnya kami terbuka, dan nanti kita jelaskan bahwa kita sudah sesuai peraturan perundangan," kata Bahtiar.
Namun, Bahtiar mengingatkan agar aksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar norma hukum yang berlaku.
"Tetap harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan kontraproduktif dalam pembangunan demokrasi," tegas Bahtiar.
Sebelum ke Kemendagri, massa aksi terlebih dahulu ke Bareskrim Polri. Mereka menolak penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, serta memprotes SP3 kasus puisi kontroversial Sukmawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Pj Iriawan Pantau Kawasan Rawan Pilkada Jabar di Bandung Besok
Berita Terkait
-
OTT Gubernur Aceh Berbanding Terbalik dengan Prestasi Keuangannya
-
OTT Gubernur Aceh, Kemendagri Mengaku Belum Monitor Proyek Apa
-
Ratusan Pasukan Anti Huru - Hara Bersiap Sambut Pendemo 212
-
Demo PA 212 di Jakarta, Polda Siapkan Rekayasa Lalin
-
Mendagri Hormati PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Disahkan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Waspada! Kasus DBD di Jakarta Mulai Merayap Naik di Awal 2026
-
Temuan Komisi E DPRD DKI: Obat HIV di Jakbar Disimpan di Ruangan Apek, Pasien Keluhkan Bau Menyengat
-
Sentil Pemprov DKI Soal Tawuran, Komisi E DPRD Usul Sanksi Pidana bagi Orang Tua Pelaku
-
Pecah Kongsi! Rustam Effendi Kecewa Eggi Sudjana Sebut Jokowi Orang Baik Usai Kasus Dihentikan
-
DPRD DKI Dukung Rute Baru Transjabodetabek untuk Kurangi Macet Jakarta
-
Rustam Effendi Sebut Eggi Sudjana Musuh dalam Selimut, di TPUA Dia Duri dalam Daging!
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat