Suara.com - Massa aksi 67 berencana menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (6/7/2018) hari ini. Namun, aksi yang beranggotakan massa 212 tersebut tidak jadi beraksi di depan Gedung Kemendagri.
Mereka hanya mengutus sejumlah perwakilan untuk menemui perwakilan dari Kemendagri. Pasalnya, pengamanan di depan gedung Kemendagri diperketat oleh aparat kemanan, sehingga massa yang ingin beraksi langsung dicegat di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, dekat Stasiun Gambir.
Saat ini, puluhan orang yang menjadi perwakilannya sudah masuk ke dalam ruangan pengaduan. Mereka diterima oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.
Diketahui, pengamanan di depan Gedung Kemendagri dibuat sangat ketat. Selain ratusan personel dari pasukan gabungan TNI dan Polri selalu siaga, mereka didukung sejumlah kendaraan taktis seperti mobil Baracuda, water cannon, dan mobil pembawa kawat duri. Sedikitnya ada satu mobil Baracuda, dua buah mobil water cannon, dan dua buah mobil pembawa kawat berduri, serta beberapa bus polisi dan puluhan sepeda motor.
Sebelumnya, Bahtiar mengatakan Kemendagri siap menerima perwakilan massa aksi '67 Tegakkan Keadilan' yang menolak penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Silakan kalau ada perwakilan yang mau datang, tata kramanya seperti itu. Prinsipnya kami terbuka, dan nanti kita jelaskan bahwa kita sudah sesuai peraturan perundangan," kata Bahtiar.
Namun, Bahtiar mengingatkan agar aksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar norma hukum yang berlaku.
"Tetap harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan kontraproduktif dalam pembangunan demokrasi," tegas Bahtiar.
Sebelum ke Kemendagri, massa aksi terlebih dahulu ke Bareskrim Polri. Mereka menolak penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, serta memprotes SP3 kasus puisi kontroversial Sukmawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Pj Iriawan Pantau Kawasan Rawan Pilkada Jabar di Bandung Besok
Berita Terkait
-
OTT Gubernur Aceh Berbanding Terbalik dengan Prestasi Keuangannya
-
OTT Gubernur Aceh, Kemendagri Mengaku Belum Monitor Proyek Apa
-
Ratusan Pasukan Anti Huru - Hara Bersiap Sambut Pendemo 212
-
Demo PA 212 di Jakarta, Polda Siapkan Rekayasa Lalin
-
Mendagri Hormati PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Disahkan
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
Terkini
-
Menhut Raja Juli Rahasiakan 12 Perusahaan 'Biang Kerok' Banjir Sumatra, Alasannya?
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Boni Hargens Kritik Keras Komite Reformasi Polri, Terjebak dalam Paralisis Analisis
-
Heboh 250 Warga Satu Desa Tewas Saat Banjir Aceh, Bupati Armia: Itu Informasi Sesat!
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara