Suara.com - Massa aksi 67 berencana menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (6/7/2018) hari ini. Namun, aksi yang beranggotakan massa 212 tersebut tidak jadi beraksi di depan Gedung Kemendagri.
Mereka hanya mengutus sejumlah perwakilan untuk menemui perwakilan dari Kemendagri. Pasalnya, pengamanan di depan gedung Kemendagri diperketat oleh aparat kemanan, sehingga massa yang ingin beraksi langsung dicegat di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, dekat Stasiun Gambir.
Saat ini, puluhan orang yang menjadi perwakilannya sudah masuk ke dalam ruangan pengaduan. Mereka diterima oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.
Diketahui, pengamanan di depan Gedung Kemendagri dibuat sangat ketat. Selain ratusan personel dari pasukan gabungan TNI dan Polri selalu siaga, mereka didukung sejumlah kendaraan taktis seperti mobil Baracuda, water cannon, dan mobil pembawa kawat duri. Sedikitnya ada satu mobil Baracuda, dua buah mobil water cannon, dan dua buah mobil pembawa kawat berduri, serta beberapa bus polisi dan puluhan sepeda motor.
Sebelumnya, Bahtiar mengatakan Kemendagri siap menerima perwakilan massa aksi '67 Tegakkan Keadilan' yang menolak penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Silakan kalau ada perwakilan yang mau datang, tata kramanya seperti itu. Prinsipnya kami terbuka, dan nanti kita jelaskan bahwa kita sudah sesuai peraturan perundangan," kata Bahtiar.
Namun, Bahtiar mengingatkan agar aksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar norma hukum yang berlaku.
"Tetap harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan kontraproduktif dalam pembangunan demokrasi," tegas Bahtiar.
Sebelum ke Kemendagri, massa aksi terlebih dahulu ke Bareskrim Polri. Mereka menolak penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, serta memprotes SP3 kasus puisi kontroversial Sukmawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Pj Iriawan Pantau Kawasan Rawan Pilkada Jabar di Bandung Besok
Berita Terkait
-
OTT Gubernur Aceh Berbanding Terbalik dengan Prestasi Keuangannya
-
OTT Gubernur Aceh, Kemendagri Mengaku Belum Monitor Proyek Apa
-
Ratusan Pasukan Anti Huru - Hara Bersiap Sambut Pendemo 212
-
Demo PA 212 di Jakarta, Polda Siapkan Rekayasa Lalin
-
Mendagri Hormati PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Disahkan
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah
-
'Sakit Hati' Lama Terbongkar di Pengadilan, Jusuf Hamka: Saya Dizalimi Hary Tanoe
-
Survei: 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Program Energi Bahlil Bikin Hemat Triliunan