KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Jasindo

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa tahanan Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono. Budi sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kasus pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasindo dalam pengadaan asuransi oil and gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010–2012 dan Tahun 2012–2014.

"Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 5 agustus 2018-13 september 2018," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

Selain memperpanjang masa tahanan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Divisi Akuntansi Umum Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Asuransi Jasindo Tri Yulprianto. Tri adalah Koordinator Keuangan Oil dan Gas pada Divisi Akuntansi dan Anggaran Tahun 2010 sampai 2013.

"KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan mekanisme pembayaran agen," kata Febri.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus ini pada tanggal 3 Mei 2017. Namun, dia baru ditahan oleh KPK pada tanggal 16 Juli 2018.

Budi diduga memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas. PT Jasindo kemudian membayar dua agen tersebut sebesar Rp 15 miliar. Padahal, PT Jasindo yang merupakan BUMN itu sedianya tidak perlu menyewa agen dalam mengikuti kegiatan tender.

Sebab, proses tender dilaksanakan secara terbuka. KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk PT Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara.

Budi pun diduga selaku melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang terkait pembayaran kegiatan fiktif asuransi oil and gas BP Migas tersebut.

Selain itu ada indikasi aliran dana yang diberikan kepada agen juga mengalir kembali ke beberapa pejabat di PT Jasindo.

Baca Juga: KPK Tahan Mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono

Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.